Minimalisir Biaya Sekolah Swasta Mahal, Pemkot Malang Siapkan Dana Subsidi Rp 49 Miliar

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemerintah Kota Malang telah menyiapkan dana subsidi sebesar Rp 49 miliar untuk diberikan kepada sekolah swasta di Kota Malang.

Hal itu dilakukan, untuk meminimalisir biaya sekolah swasta yang mahal.

Terutama bagi walimurid yang yang anaknya tidak masuk ke sekolah negeri.

Wali Kota Malang, Sutiaji menjelaskan, bantuan tersebut merupakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

• Pemkot Malang Bakal Beri Sanksi Warga Sedekahi Pengemis Jalanan, Wali Kota: Susun Sanksi di Perwali

"Jadi, selain ada bantuan subsidi silang, juga ada bantuan Bos yang nilainya Rp 49 Miliar," ucapnya kepada SURYAMALANG.COM (grup TribunJatim.com), pada Minggu (26/5/2019).

Terkait dengan berbagai permasalahan yang ada, Sutiaji mengatakan, Kota Malang menjadi kota percontohan untuk di mulai PPDB di Jawa Timur.

Hal itu dilakukan sesuai dengan Permendagri dan Permendikbud yang menyebutkan, setiap daerah harus mulai melakukan pemerataan pendidikan.

Sutiaji menilai, untuk memajukan pendidikan itu merupakan persoalan yang gampang.

Namun, untuk melakukan pemerataan itu menjadi sesuatu yang susah, dan itu sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam mendistribusikan sesuai dengan teritorial.

Dalam pemerataan ini, sejumlah guru juga sudah mulai dipindah tugaskan ke beberapa sekolah yang ada di Kota Malang.

• Jasa Marga Targetkan Gerbang Tol Malang-Pandaan Seksi IV Pakis Bisa Difungsikan H-5 Lebaran

"Karena saat ini yang menjadi pusat SMP di Kota Malang adalah SMPN 1, SMPN 3, dan SMPN 5. Kalau semua sekolah di sini namanya tidak ada pemerataan pendidikan. Jadi untuk saat ini tidak ada yang namanya sekolah unggul. Semua sama rata," jelasnya.

Dijelaskan Sutiaji, saat ini daya tampung SMP di Kota Malang ada 14.000 dan siswa yang telah keluar dari SD maupun MI sebanyak 15.000.

Yang sudah mendaftar di SMP Negeri di Kota Malang berjumlah 8800, sedangkan daya tampung di SMP Negeri hanya 6565.

Hal itu membuat dirinya kini mengkaji akan membuat sekolah baru di Kota Malang.

• Dampak Zonasi PPDB, SMP Swasta di Kota Malang Dapat Berkah, 10 Lembaga Sudah Terpenuhi Pagunya

Menurutnya, dari data yang dihimpun ada beberapa kelurahan yang kesulitan untuk menjangkau sekolah-sekolah negeri di Kota Malang.

Seperti di Kelurahan Gadang, Kelurahan Polehan dan Kelurahan Mulyorejo.

"Tidak menutup kemungkinan, kami akan membangun dua atau tiga sekolah lagi. Tapi ini akan kami kaji dulu dengan melihat sekolah swasta yang ada, dan ini sudah dipertimbangkan oleh Kemendikbud," terangnya.

Sutiaji mengatakan, paradigma pendidikan dulu dengan yang sekarang harus berubah.

• PPDB Menggunakan Sistem Zonasi Wilayah Kisruh, Dinas Pendidikan Kota Malang Sebut Belum Punya Solusi

Perubahan itu dimulai dari siswa sekolah dasar yang tidak diharuskan mendapatkan uji kompetensi walaupun melalui tes tulis.

Uji kompetensi hanya dilakukan bagi siswa SMA saja sesuai yang diterapkan di negara Jepang.

"Semua yang diterapkan ini adalah meniru sekolah yang ada di Jepang. Ini adalah bentuk keberanian dari Kemendikbud. Jika pemerataan ini tidak dilakukan, maka yang di daerah akan ketinggal jauh," tandasnya. (Surya/Rifki Edgar)