Dampak Kegaduhan PPDB 2019, Dewan Usul Pemkot Kota Malang Buat Tambah 3 SMP Negeri Baru

Sementara itu, Sugiono juga menjelaskan saat ini sekolah telah melakukan mapping terhadap warga yang rumahnya dekat dengan sekolah.

Hal itu dilakukan agar saat penerimaan peserta didik tahun ajaran baru selanjutnya, orangtua tidak bingung untuk menempatkan anaknya akan sekolah di mana.

“Ini sudah melakukan mapping, wali murid diminta kartu keluarganya dan KTP sehingga sudah diketahui zona sekolahnya,” terangnya.

Anggota Komisi D lainnya, Moch Andhi Mochsoni dari Gerindra menjelaskan kalau kasus PPDB menjadi perhatian serius anggota dewan khususnya Komisi D yang memang di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Memang PPDB ini menjadi catatan kami. Kami hearing sampai 4 jam. Ibu-ibu sampai menangis di dewan, itu menunjukkan ini masalah yang serius,” jelasnya.

Diterangkannya, ada 14 ribu lulusan SD di Kota Malang. Ada 6000 pelajar yang diterima di sekolah negeri, sisanya sebanyak 8000 diterima di sekolah swasta.

Oleh sebab itu, dewan juga mendorong agar Pemkot Malang membantu instansi pendidikan swasta agar kualitas pendidikannya tidak jauh dari negeri.

• Hasil PPDB 2019 Tingkat SD di Kabupaten Jember, Ratusan Sekolah Masih Belum Terpenuhi Pagu Siswanya

• Hasil PPDB 2019 di Kabupaten Tulungagung, 5.000 Siswa SMP Gagal Masuk SMA/SMK Negeri

Meskipun sebetulnya, kata Andhi, kualitas sekolah swasta juga ada yang bagus.

“Ada 281 guru dimutasi oleh Dinas Pendidikan. Ini juga bagian dari upaya agar sekolah swasta kualitasnya setara,”paparnya.

Terkait rekomendasi pembangunan tiga SMP baru, Andhi menjelaskan program itu bisa dipayungi oleh Perwali. Dengan adanya Perwali, maka tambahan tiga SMP negeri baru bisa direalisasikan.

“Bisa didorong dengan perwali, sehingga apa yang dilakukan itu diputuskan oleh Perwali. Itu untuk membackup keputusan menteri dan sudah kami sampaikan saat hearing tanggal 10 Juni lalu,” terangnya. (Surya/Benni Indo)