PPDB SMA/SMK Sistem Zonasi, Dindik Jatim Sebut Pemerataan Guru dan Sarpras Jadi Evaluasi Utama

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 tahun ini menjadi sorotan banyak pihak karena sistem zonasi yang diterapkan.

Tak terkecuali PPDB jenjang SMA/SMK di Jatim yang menjadi sorotan dalam kunjungan kerja Komisi X DPR RI di Jawa Timur.

Diungkapkan Plt Kepala Dindik Jatim, Hudiyono dari hasil Kunker (Kunjungan Kerja) DPR RI, persebaran sekolah, peningkatan sarana-prasarana dan persebaran guru menjadi sorotan utama.

• Dindik Kota Surabaya Sebut Kebijakan Penambahan Pagu PPDB SMP Negeri Masih Berpedoman Permendikbud

Pasalnya penerapan zonasi tidak didahului dengan pemetaan guru dan pemerataan sarana prasarana.

"Kebijakan Zonasi itu bagus tapi harus ada evaluasi di sebaran sekolah. Walaupun Pemprov Jatim menjamin mereka tetap bisa masuk sekolah. Tapi orang tua tetap menginginkan sekolah yang dianggap favorit bagi mereka," terang Hudiyono.

Sehingga, ke depannya pola pikir masyarakat dalam menilai sekolah swasta harus dirubah. Pasalnya saat ini sekolah swasta bisa menjadi strategi untuk meningkatkan pemerataan pendidikan.

• Evaluasi Sistem PPDB, FPP Jatim Sebut Penerapan Zonasi Harus Perhatikan Soal Pemerataan Sekolah

"Jika dilihat dari komposisi negeri dan swasta jumlah ini sudah mencukupi dengan lulusan. Hanya saja, untuk meyakinkan masyarakat bahwa sekolah swasta juga mempunyai kualitas pihaknya sudah menyiapkan program sekolah imbas," urainya.

Upaya ini menurutnya dilakukan untuk mengurangi disparitas mutu mulai manajemen, dan kurikulum itu yang akan ditata dalam program ini.

"Kalaupun sekolah swasta ingin pinjam lab praktikum boleh saja. Karena program imbas kita juga arahkan ke sana," jelasnya.

Program tersebut, yang kemudian akan menjadi prioritasnya untuk meningkatkan pemerataan sekolah di Jawa Timur.

• VIRAL Siswa SD Bakar Piagam Prestasi Kesal Tak Lolos PPDB Sistem Zonasi, Orangtua Kecewa

Terkait sekolah imbas, jelas Hudiyono, ada spesifikasi khusus untuk menjadi "induk" dari program imbas. Yakni sekolah dengan akreditasi A, kualitas lulusannya dan guru serta dokumen kurikulum untuk standarisasi mutu.

"Kami berharap dengan adanya sistem zonasi ini, akan ada di dalam kelas yang heterogen, seorang "Pioneer" yang punya nilai tinggi akan jadi tutor bagi teman-teman sebayanya. Dengan begitu akan memicu anak-anak untuk meningkatkan hasil pembelajaran mereka," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Jatim, Ichwan Sumadi mengungkapkan ada beberapa catatan terkait aturan Permendikbud no 51.

• Soal Polemik Zonasi PPDB, FPP Jatim Minta Kemendikbud Kaji Ulang Penerapan Sistem Zonasi

Di antaranya, terkait pemerataan guru. Pemerintah harus memperhatikan pemetaan yang matang. Jika hal ini tidak dipersiapkan maka akan terjadi permasalahan yang baru.

"Misalnya guru dari sekolah A dipindah ke sekolah B. Ini harus punya peta siapa yang akan menjadi menggantikan. Dan apakah disekolah yang baru, guru ini juga tetap bisa meningkatkan kualitasnya," papar dia.

Yang kedua harus ada upaya untuk pemerataan pembangunan infrastruktur yang ada di masing-masing lembaga pendidikan. Ini harus adil.

• PPDB Jalur Zonasi Untuk TK, SD dan SMP di Tuban Akan Dibuka, Catat Jadwal & Daftarnya!

Selain itu nasib guru juga harus terakomodir. Karena di Jatim sendiri, untuk guru honorer cukup banyak.

"Jadi ini barangkali semakin banyak sistem, tapi kalau guru-guru tidak diperhatikan pendidikan tidak akan berjalan baik," ujarnya.

Disamping itu, catatan yang lain adalah pelaksanaan PPDB Zonasi harus memperhatikan kondisi daerah.

Misalnya saja di daerah terpencil yang tidak mempunyai lembaga SMA atau SMA nya yang kekurangan siswa.

Hal itu juga harus menjadi pertimbangan dalam sistem zonasi ini. (Surya/Sulvi Sofiana)