Ikut Penjaringan Calon Wali Kota Surabaya Lewat Partai,ASN Dinas Pendidikan Jatim Dilaporkan Bawaslu

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya melaporkan Firmansyah Ali ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta.

Ikut Penjaringan Calon Wali Kota Surabaya Lewat Partai,ASN Dinas Pendidikan Jatim Dilaporkan Bawaslu
TRIBUNJATIM.COM/BOBBY CONSTANTINE KOLOWAY
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya, M Agil Akbar. 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya melaporkan Firmansyah Ali ke Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta.

Laporan ini dibuat atas keikutsertaan Firmansyah Ali yang juga Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam proses Pilkada Surabaya 2020.

Keterlibatan Firmansyah Ali di proses Pilkada di antaranya keikutsertaanya dalam proses pendaftaran Calon Wali Kota Surabaya ke beberapa partai politik.

Firmansyah Ali sebelumnya mendaftar ke 3 partai yang menggelar penjaringan calon wali kota Surabaya, yakni Partai Gerindra, Nasdem, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Di Partai Gerindra dan Partai Nasdem, namanya terhenti di luar 5 besar.

Sementara di PSI, Firmansyah Ali sempat mengikuti tahap tes wawancara di kantor DPP PSI di Jakarta.

65 Warga Jatim akan Pulang Setelah Karantina di Natuna, Dinkes Jatim: Tidak Ada Perlakuan Khusus

Senggol Motor Lain Lalu Terjatuh, Pengendara Motor di Ngoro Jombang Tewas Tertabrak Dumptruck

Masyarakat Surabaya Inginkan Sosok Seperti Risma Dalam Pilwali Surabaya 2020, Survei: Suka Blusukan

4 Pegawai KM Mutiara Ladjoni Beli Solar di PT Pelayaran Maritim, Janjikan Bayar Tapi Tak Ditransfer

Tambang Galian Ilegal Bebas Beroperasi di Pasuruan, Warga Desa Bulusari Lapor ke LBH Ansor Jatim

Gelar Demo, Massa KOMPI Minta Kejati Jatim Usut Dugaan Korupsi di Pusaran Kementerian Agama Jatim

Selain itu, ASN di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini juga terpantau aktif berkomentar di sejumlah media sebagai calon wali kota Surabaya 2020.

Oleh karena itulah, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, M Agil Akbar, berkirim surat resmi kepada Ketua Komisi ASN di Jakarta perihal dugaan pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilakukan Firmansyah Ali.

"Setelah kami kaji berdasarkan bukti temuan dan saksi, yang bersangkutan memenuhi unsur pelanggaran kode etik ASN. Karena di setiap pilkada, semua Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral," kata M Agil Akbar ketika dikonfirmasi di Surabaya.

Menurut Agil, jenis pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut sesuai Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004 yakni melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Halaman
12
Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Elma Gloria Stevani
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved