Selain Program Keluarga Harapan (PKH), Ini 9 Bantuan dari Pemerintah Indonesia selama Pandemi Corona

Anggaran yang disiapkan adalah Rp20 triliun.

4. Pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA.

Yang 450 VA 24 juta pelanggan dan yang 900 VA 7 juta pelanggan.

Anggaran yang disiapkan adalah Rp3,5 triliun.

• Sebanyak Rp 101,2 Miliar Dana Desa Jember Dipakai untuk BLT Bagi 56 Ribu RTM

• Sebelum PSBB Diterapkan, Dewan Gresik Minta BLT Segera Dicairkan : Kurangi Dampak Ekonomi Warga

Sementara dalam pekan ini, Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa pemerintah telah menambahkan beberapa kebijakan bantuan lainnya, yaitu:

1. Bantuan sosial (bansos) yang baru, yaitu Bantuan Khusus Bahan Pokok Sembako dari Pemerintah Pusat untuk masyarakat di DKI (Jakarta).

"Dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK, dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan Rp2,2 triliun," tambah Presiden Jokowi.

2. Bantuan Sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi yang diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK, sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, dengan total anggaran Rp1 triliun.

Menurut Presiden Jokowi, pemberian bantuan khusus untuk Jabodetabek diberikan agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

3. Masyarakat di luar Jabodetabek, akan diberikan Bantuan Sosial Tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima Bansos PKH maupun Bansos Sembako.

"Sekali lagi, kepada 9 juta KK, sebesar Rp600.000 per bulan selama 3 bulan, dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp16,2 triliun," kata Presiden.

4. Sebagian Dana Desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa yang diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran Rp600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah Rp21 triliun.

5. Memperkuat Program Padat Karya Tunai di kementerian-kementerian, yang total anggarannya adalah Rp16,9 triliun.

"Ini nanti ada di Kementerian Desa dengan Program Padat Karya Tunai Desa, ini targetnya adalah 59 ribu tenaga kerja. Kementerian PUPR dengan Program Padat Karya Tunai juga, targetnya 530 ribu tenaga kerja, dengan total nilai kurang lebih Rp10,2 triliun," ujarnya.

Tak hanya itu, menurut Presiden, ada di kementerian-kementerian yang lain, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan.