Dewan Batu Desak Bantuan Sosial untuk Warga Terdampak Pandemi Covid-19 segera Dicairkan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, KOTA BATU - Anggota DPRD Kota Batu, Didik Mahcmud, mendesak agar Pemerintah Kota Batu bisa segera merampungkan pendataan dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak pandemi virus Corona atau Covid-19.

Didik Mahcmud mengatakan, masyarakat sangat membutuhkan bantuan saat ini.

Namun di satu sisi, Didik Mahcmud menilai, Pemkot Batu belum bisa bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhan warganya, terutama yang sangat terdampak pandemi virus Corona.

"Warga saat ini tidak butuh hand sanitizer atau disinfektan, tapi butuh untuk isi perut," kata Didik Mahcmud, Senin (27/4/2020).

• Soal Rencana PSBB Malang Raya, Sutiaji: Jangan Tanya Saya, Tanya Wali Kota Batu dan Bupati Malang

Dewan telah tiga kali dengar pendapat dengan eksekutif.

Pada pertemuan pertama, dewan berdialog dengan para kepala dinas, di pertemuan kedua dihadiri oleh Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko, dan wakilnya Punjul Santoso.

Dikatakan Didik, pada pertemuan kedua itu, Dewanti Rumpoko telah mengatakan agar bantuan bisa segera direalisasikan antara tiga sampai empat hari setelah pertemuan tersebut.

Namun nyatanya, hingga saat ini bantuan belum juga disalurkan.

Kemudian dewan dan eksekutif bertemu lagi, kali ini bersama tim anggaran dan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Batu.

“Dari tiga pertemuan ini, rupanya kenapa bantuan belum turun karena masih berkutat pada verifikasi. Padahal pada pertemuan kedua, wali kota menghendaki tidak sampai empat hari selesai. Tapi sekarang sudah hampir seminggu,” ungkap Didik.

Dilanjutkan Didik, akhirnya dalam pertemuan itu disepakat, apapun kondisinya, tanggung jawab ada pada eksekutif karena anggaran sudah ada.

• Sumber Penularan Kasus Positif Covid-19 Batu Masih Misteri, Pasien Tak Kemana-mana, Keluarga Negatif

Maka April ini, minggu terakhir ini, anggaran yang dijanjikan kepada masyarakat harus dicairkan.

“Kalau tidak maka jangan disalahkan kalau masyarakat menilai Pemkot Batu lambat,” tegas Didik.

Didik berpendapat, kalau eksekutif tahu saat ini sangat membutuhkan data agar bantuan tepat sasaran, seharusnya eksekutif membuat tim khusus yang mengurusi data tersebut.

Menurut politisi Golkar tersebut, jangan sampai data dianggap sebagi penghalang sehingga bantuan lambat direalisasikan.

“Dari 28 ribu KK lebih, sampai sekarang belum 50 persen data jelas. Makannya kami hanya menunggu keseriusan eksekutif kalau April ini data sudah selesai. Jangan sampai dijadikan alasan data itu menghambat. Kalau menghambat, kenapa tidak dilakukan terobosan?” terangnya.

Didik juga mempertanyakan anggaran yang sudah disediakan sebanyak Rp 102 M.

Dalam tiga kali pertemuan itu, Didik melihat ada beberapa kejanggalan.

• Antisipasi Serbuan Pemudik saat Pandemi Covid-19, Pemkot Batu Siapkan 380 Ruangan Karantina Mandiri

Misalnya, rincian kegunaan anggaran. Kata Didik, pihaknya hanya menerima laporan gelondongan terkait penggunaan anggaran.

“Kami sepakat agar perincian itu dikirim ke pimpinan dewan. Terus itu ada lain-lain yang nilainya Rp 1,9 M lebih. Nah, saya tidak mengetahui tapi mungkin itu yang sudah dilakukan BPBD seperti penyemprotan, penanganan kasus-kasus,” paparnya.

Dalam anggaran yang dicantumkan oleh BPBD, Didik mengatakan ada anggaran untuk membeli 10 ribu masker yang anggarannya RP 80 juta.

• Pasien Kedua Positif Covid-19 di Kota Batu Jalani Tes Swab Ketiga Kalinya, Kondisinya Kini Stabil

Namun Didik belum melihat ada pembagian masker kepada masyarakat. Kemudian thermo gun yang harganya Rp 7,6 juta untuk tiga buah.

Didik juga mempertanyakan masuknya program bantuan yang sudah dianggarkan dalam APBD, namun dicantumkan dalam anggaran penanganan Covid-19.

Bantuan itu dalam laporan ke DPRD Batu bunyinya social safety net, ada juga di bagian administrasi Kesra, misal pemberian Rp 500 ribu pada lansia, difabel, veteran, bingkisan sembako di Dinas Ketahanan Pangan. Sejatinya bantuan itu sudah ada di APBD.

“Artinya ada Covid-19 atau tidak ada, anggaran ini sudah ada. Nah, kami menanyakan kenapa dimasukkan, seharusnya kan di luar? Menurut kami dikeluarkan saja. Dalam artian, anggaran Covid-19 ini adalah hasil pergeseran-pergesaran itu,” ungkapnya.

Didik mendesak agar bantuan sosial segera direalisasikan agar Pemkot Batu tidak dibilang lambat. Ia juga mendesak agar anggarannya dilaporankan ke DPRD secara transparan.

Koordinator Malang Corruption Watch (MCW), Nursasi Atha, angkat bicara terkait permasalahan bantuan sosial bagi rakyat terdampak Covid-19 di Kota Batu.

Menurutnya, bantuan sosial di Kota Batu belum merata.

“Hal itu dilihat dari adanya sejumlah aduan masyarakat perihal tidak menerima atau tidak terdaftar sebagai penerima bantuan,” ujarnya.

Ada beberapa kelompok yang menurut Atha belum menjadi target penyaluran bantuan. Misalnya petani, buruh tani, buruh bangunan, dan kelompok rentan lainnya.

Bahkan, dampak Covid-19 ini juga menyasar pada kehilangan pendapatan bagi masyarakat secara umum karena tidak bisa bekerja. Belum lagi buruh atau karyawan yang dirumahkan atau PHK.

“Setidaknya, ada beberapa hal yang mendasari problem ini terjadi. Pertama belum adanya mekanisme pendataan terhadap jumlah masyarakat terdampak secara kontekstual dan terukur di Pemkot Batu. Sejauh ini hanya menggunakan kategori penerimaan berdasarkan data BPS yang telah ada sebelumnya,” urai Atha.

Atha juga mengatakan kalau realokasi anggaran tidak pro terhadap kebutuhan rakyat sehingga dalam penyaluran bantuan hanya terbatas pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Padahal, dalam kondisi seperti ini semestinya jumlah penerima bantuan jauh lebih besar.

“Pengelolaan dan penyaluran bantuan juga tidak transparan sehingga berpotensi melahirkan praktis diskriminasi, baik pada proses penyaluran maupun oleh kelompok penerima,” ungkapnya.

Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Batu, M Chori, menerangkan, penyaluran bantuan akan ditargetkan bisa terealisasi akhir bulan ini atau pekan ini. Penyaluran bantuan sangat penting dicairkan, apalagi Kota Batu berencana mengajukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Maka, kata M Chori, bantuan akan dicairkan sebelum PSBB diterapkan.

“Ini masih pemilahan sinkronisasi. Paling tidak minggu depan sudah terlaksana program jaring pengaman sosial sebelum ada PSBB,” katanya.

"Untuk data dari Dinsos ada 28.298 ribu KK. Data itu akan diklarifikasi, mana yang mendapat dari pusat, kota, dan desa. Semuanya berbasis pada NIK dan KK jadi tidak mungkin dobel. Sekarang masih pemilahan data serta sinkronisasi," lanjutnya.

"Jangan sampai PSBB diberlakukan, kebutuhan masyarakat tidak dicukupi. Pemberian JPS nanti mengacu pada KK dan KTP Kota Batu. Jadi domisili Batu yang diutamakan," papar M Chori. 

Ditanya terkait bantuan terhadap warga luar Kota Batu yang berada di Batu, M Chori tidak menjelaskan secara rinci.

Ia kembali menegaskan bahwa bantuan saat ini yang diutamakan hanya kepada warga dengan KTP Kota Batu.

Editor: Dwi Prastika