Belum Semua Penerima Bantuan Terdata, Bupati Malang Ungkap Masyarakat Bisa Lapor ke Pemerintah Desa

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Erwin Wicaksono

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemerintah Kabupaten Malang berupaya konsisten memberikan bantuan kepada warga kurang mampu saat pandemi virus Corona atau Covid-19 melanda Indonesia.

Namun, Bupati Malang, Muhammad Sanusi, mendapati data warga miskin saat ini yang menjadi acuan pemberian bantuan, belum diperbarui oleh Kementerian Sosial RI.

"Imbasnya belum semua masyarakat penerima bantuan terdata. Ini dikarenakan Dinas Sosial masih menggunakan data lama," ujar Sanusi seusai meninjau Exit Tol Lawang, Selasa (28/4/2020).

• Kota Batu Butuh Pengamanan Maksimal Jika Terapkan PSBB Malang Raya untuk Tekan Penyebaran Covid-19

• Salurkan Bantuan Pada 80 Mitra, Satlantas Polresta Malang Kota Sekaligus Edukasi Kesehatan Covid-19

Selama data tersebut belum diperbarui, Pemkab Malang masih menggunakan acuan dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Terkait solusi  pemerataan bantuan sosial, Sanusi menerangkan, warga desa bisa melapor ke pemerintah desa jika merasa belum terdata sebagai warga kurang mampu yang berhak menerima bantuan.

"Bisa diajukan melalui pemerintah desa kepada Dinas sosial supaya dibantu," tutur Sanusi.

Di sisi lain, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang memprediksi, angka kemiskinan di wilayahnya bakal kembali ke angka dua digit.

• Polisi Malang Gelar Operasi Pasar Takjil, Imbau Physical Distancing & Bubarkan Kerumunan Ngabuburit

• Tak Larang Pekerja Antardaerah Masuk Kabupaten Malang, Bupati Sanusi: Itu Kan Bukan Mudik

Pada tahun 2019, angka prevalensi kemiskinan di Kabupaten Malang pada angka 9,47 persen.

Jumlah itu kemungkinan bisa bertambah mengingat situasi pandemi saat ini belum juga reda.

"Apabila terus seperti sekarang ini (situasi pandemi virus Corona), kemiskinan bisa cenderung naik. Paling tidak kembali pada dua digit di depan koma, itu sudah pasti,” terang Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, ketika ditemui di Kantor DPRD Kabupaten Malang, Selasa (21/4/2020).

Tomie Herawanto menambahkan, penerima bantuan diprediksi akan terus baik mengingat kondisi ekonomi yang lesu.

• 3 Pos Pemeriksaan Covd-19 di Tol Pandaan-Malang Disiapkan Jasa Marga, Berikut Rincian Lokasinya

• UPDATE CORONA di Kota Blitar Selasa 28 April, Jumlah Kumulatif ODR Covid-19 Capai 1.462 Orang

Hal tersebut menyebabkan timbulnya pengangguran. Sehingga menurunkan daya beli masyarakat karena terhentinya penghasilan.

"Ini baru untuk masyarakat yang dialokasikan untuk mendapat sembako, belum yang BLT, BPNT, PKH maupun program bantuan sosial. Kami memprediksi jumlahnya juga akan bertambah. Kami bukan pesimis, realita yang ada seperti itu," ujar Tomie Herawanto.

Editor: Dwi Prastika