DPRD Minta Pemkot Blitar Transparan dalam Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Samsul Hadi

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - DPRD Kota Blitar meminta Pemkot Blitar transparan dalam menggunakan realokasi anggaran di APBD 2020 untuk percepatan penanganan pandemi virus Corona atau Covid-19.

Program percepatan penanganan pandemi Covid-19 harus tepat sasaran.

Anggot Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Blitar, Totok Sugiarto, mengatakan, realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kota Blitar cukup besar mencapai Rp 285 miliar.

• UPDATE CORONA di Kota Blitar Selasa 28 April, Jumlah Kumulatif ODR Covid-19 Capai 1.462 Orang

• Tragedi Karantina Mandiri Berubah Jadi Api, ODP di Blitar Bakar Diri & Tenggak Bensin, Kondisi Parah

Sesuai instruksi Mendagri, anggaran itu difokuskan untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi.

"Penggunaan anggaran harus tepat sasaran. Terutama untuk penanganan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi," kata Totok Sugiarto, Selasa (28/4/2020).

Selain itu, Totok Sugiarto menganggap, Pemkot Blitar terkesan jalan sendiri dalam merealokasi anggaran. Pemkot tidak melibatkan dewan untuk pembahasan realokasi anggaran maupun program percepatan penanganan Covid-19.

"Kami berharap pemkot segera membahas masalah itu dengan DPRD. Hasil pembahasan bisa dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat, efektif, dan efisien," ujar politikus PKB itu.

• Hasil Rapid Test 18 Santri Ponpes Al Fatah Temboro Magetan Asal Banyakan Kediri, Dua Orang Positif

• Kota Batu Butuh Pengamanan Maksimal Jika Terapkan PSBB Malang Raya untuk Tekan Penyebaran Covid-19

Menanggapi hal itu, Plt Wali Kota Blitar, Santoso, mengatakan, saat ini pemerintah masih fokus mengurusi kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Setelah semua kebutuhan masyarakat terpenuhi, pemkot akan menyampaikan hasil penggunaan anggaran.

"Sekarang kami fokus ke kebutuhan masyarakat akibat pandemi ini. Kami belum sempat menyampaikan ke dewan. Kalau kebutuhan masyarakat beres, kami akan undang Forpimda untuk menyampaikan penggunaan anggaran tersebut secara transparan," katanya.

Menurut Santoso, Pemkot Blitar juga sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPRD terkait realokasi dan refocusing anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19.

• UPDATE CORONA di Tulungagung 28 April, Kasus Positif Melonjak, Ada Sumber Penularan Belum Diketahui

• Malang Bersatu Lawan Corona Siap Salurkan 1,5 Ton Beras untuk Warga Kota Malang Terdampak Covid-19

Tetapi, komunikasi dilakukan secara non-formal dengan ketua DPRD saat mengikuti teleconference dengan Mendagri.

Dikatakannya, realokasi anggaran memang mencapai Rp 285 miliar.

Tetapi, menurutnya, dari total itu yang murni dipakai untuk penanganan Covid-19 sekitar Rp 74 miliar. Sedang selebihnya dipakai sebagai dana cadangan untuk antisipasi penurunan penerimaan dana dari pemerintah pusat pasca pandemi.