Pemkab Pasuruan Dapat Sanksi dari Kemenkeu, PUSAKA Berikan Saran Ini

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu daerah yang mendapatkan sanksi dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

SURYA/GALIH LINTARTIKA
MASIH KOKOH : Lokasi kantor Pemerintah Kabupaten Pasuruan. 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Pemerintah Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu daerah yang mendapatkan sanksi dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam salinan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 10/KM.7/2020, Pemkab Pasuruan masuk dalam daftar 380 daerah yang disanksi.

Kemenkeu memberi sanksi dengan menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) ke-380 daerah tersebut, termasuk Pemkab Pasuruan.

Keputusan itu diberikan ke daerah yang dianggap tidak melaporkan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah anggaran tahun 2020 secara lengkap dan benar.

Pemkab Pasuruan dianggap tidak patuh dengan aturan penyesuaian anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah dan kondisi perkembangan penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Akibatnya, transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 35% ditunda sebagai sanksi atas kebijakan refocusing anggaran penanganan Covid-19 sebesar 50 persen yang dinilai tidak sesuai.

Direktur Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (PUSAKA) Lujeng Sudarto mengatakan, sanksi dari pemerintah pusat ini diberikan akibat Pemkab Pasuruan tidak menyerahkan laporan penyesuaian APBD 2020 terkait refocusing penanganan virus Corona atau Covid-19.

Satgas Covid-19 Kabupaten Malang Kebanjiran Donasi, Warga yang Butuh Bantuan Bisa Ajukan ke Pemdes

Daftar Pemain Arema FC Dipinjamkan ke Klub Lain di Musim 2020, Beserta Kondisi Karirnya di Tim Baru

Ditinggal Tarawih Ke Masjid, Toko Kelontong di Lowokwaru Kota Malang Dibobol Maling

Lujeng Sudarto menambahkan, kondisi ini jelas akan mengalami defisit anggaran yang sangat signifikan. Oleh sebab itu suka tidak suka Pemkab Pasuruan harus segera melakukan rasionalisasi anggaran secara ketat dan tepat.

"Kebijakan rasionalisasi anggaran ini harus lebih banyak menyentuh atau dengan kata lainnnya adalah efisiensi pada belanja rutin pegawai atau kedinasan serta belanja pembangunan gedung dan infrastruktur lainnya yang belum dianggap prioritas pada tahun 2020," kata Lujeng Sudarto kepada TribunJatim.com, Jumat (1/5/2020).

Lujeng Sudarto menjelaskan, bagi para aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Pasuruan, sanksi atau kebijakan ini menjadi sinyal untuk mulai persiapan pengetatan ikat pinggang, seperti persiapan gaji tidak akan naik, tunjangan akan menurun dan fasilitas mungkin akan ditarik.

Halaman
12
Penulis: Galih Lintartika
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved