Gubernur Jatim Khofifah Belum Terima Pengajuan PSBB Malang Raya: Tidak Ada yang Bisa Diproses

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan hingga saat ini belum ada pengajuan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dari kawasan Malang Raya.

Sebelumnya, Selasa (28/4/2020) lalu kepala daerah di kawasan Malang Raya yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu diberitakan telah bersepakat untuk mengajukan PSBB ke gubernur. 

Namun hingga malam ini dikatakan Gubernur Khofifah bahwa surat pengajuan PSBB Malang Raya belum sampai di mejanya. Sehingga tidak ada yang bisa diproses.

• Keluguan Anak Dhani Bahas Kesalahan Ibunya Tampil di Publik, Sampai Nangis, Mulan: Bunda Gak Jago

• Punya 14 Ribu Pasukan, Pimpinan KKB di Papua Terkejam, Menyerah ke Soeharto, Mertua SBY Ikut Berjasa

“Saya tanya Pak Sekda, belum ada. Jadi setiap surat yang masuk ke meja saya pasti akan masuk ke meja Pak Sekda dulu. Tapi nyatanya sampai hari ini di meja saya belum, di meja Pak Sekda juga belum,” tegas Khofifah, dalam konferensi pers di Gedung Negara Grahadi, Jumat (1/5/2020) malam.

Sebagaimana sempat dijelaskan Khofifah bahwa dalam menentukan suatu daerah bisa menerapkan PSBB, jika memenuhi scoring dan juga menenuhi kajian epidemiologis. 

• BERITA TERPOPULER JATIM: Asmara Tragis Kakek Nganjuk hingga 52 Titik Razia Kendaraan PSBB Jatim

• Sinopsis Koi Mil Gaya, Film India Tayang di ANTV Sabtu (2/5/2020), Pukul 11.00 WIB

Seperti Kota Surabaya sudah diskor 10 saat ditetapkan sebagai kawasan PSBB, begitu juga Sidoarjo sudah 10 dan Gresik skornya 9.

Selain itu dikatakan Khofifah bahwa syarat diterapkan PSBB juga adanya kelipatan jumlah kasus, adanya transmisi lokal. 

Selain itu yang juga jadi pertimbangan adalah ada kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dan aspek keamanan. 

Penulis: Fatimatuz Zahroh

Editor: Heftys Suud