Pilkada Lamongan 2020

Dampak Civid-19, KPU Lamongan Ajukan Tambahan Dana Rp. 11 Miliar, Bawaslu Rp 3, 8 Miliar

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 11.086.319.100 untuk pelaksanaan Pilkada Lamongan

SURYA/HANIF MANSHURI
Komisioner KPU saat rekapitulasi suara di hall Grand Mahkota jalan Sunan Drajad, Sabtu (4/5/2019). 

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lamongan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 11.086.319.100 untuk pelaksanaan Pilkada Lamongan yang dijadwalkan Desember 2020 mendatang.

Ketua KPU Lamongan, Machrus Ali membenarkan jika KPU Lamongan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp. 11.086.319.100 yang diajukan melalui APBN.

"KPU Lamongan juga tidak melakukan addendum penambahan biaya di NPHD yang sudah ada. Hasil pleno terakhir kita nambah Rp. 11.086.319.100 dari NPHD awal kita sebesar Rp. 57.500.000.000 sehingga total anggaran Pilkada menjadi Rp. 69.086.319.100," kata Machrus Ali kepada wartawan, Jumat (26/6/2020).

Tambahan anggarkan untuk penambahan Pengawas Pemungutan Suara (PPS) dan pemenuhan fasilitas alat pelindung diri (APD) yang disesuaikan dengan adanya penambahan PPS.

Penambahan PPS dan fasilitas APD karena adanya keharusan menjalankan protokoler kesehatan demi pencegahan penyebaran Covid-19.

Pelaku Pencabulan Tewas di Dalam Sel Tahanan Polres Pasuruan

Gus Yani Ungkap Alasan Gandeng Ning Min: Tak Ingin Perempuan Hanya Jadi Objek

"Jadi penambahan anggaran ini berkaitan dengan pemberlakuan protokol kesehatan seperti APD dan penambahan TPS maksimal 500 pemilih," jelasnya kepada TribunJatim.com.

Selain mengajukan tambahan anggaran, pihaknya juga mengajukan bantuan APD ke Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Lamongan dalam bentuk hibah barang.

"Pengajuan anggaran ini tidak mengganggu NPHD karena langsung ke APBN. Tapi kita juga mengajukan tambahan bantuan APD ke GTPP Covid -19 Lamongan, " katanya kepada TribunJatim.com.

Hal yang sama juga dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten (Bawaslukab) Lamongan. Bawaslukab Lamongan juga mengajukan tambahan anggaran yang juga diajukan ke APBN melalui Bawaslu Provinsi Jatim.

"Pengajuan tambahan anggaran ini hampir semua dilakukan sejumlah 19 kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada akhir tahun ini. Tapi tidak semua ke APBN karena ada juga kabupaten/kota yang masih saja mengajukan tambahan anggaran ini ke APBD," kata Koordinator Divisi SDM dan Organisasi Bawaslukab Lamongan, Toni Wijaya.

Lamongan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 3, 8 miliar. Rincian anggaran itu untuk kesiapan pemenuhan fasilitas alat pelindung diri (APD) yang disesuaikan dengan adanya penambahan pengawas pemungutan suara (PPS). Karena harus menjalankan protokoler kesehatan demi pencegahan penyebaran virus Corona atau Covid-19.

Sesuai rencana, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Lamongan, sebanyak sekitar 3, 427 TPS. Ada tambahan sekitar 1000 tempat pemungutan suara (TPS) dari sebelumnya.

Sedang anggaran dana untuk Bawaslu Lamongan dari dana APBD dipatok kurang lebih Rp 17, miliar. Yang harus dicukupkan hingga pelaksanaan pilkada tuntas. (Hanif Manshuri/Tribunjatim.com)

Penulis: Hanif Manshuri
Editor: Yoni Iskandar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved