Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menkopolhukam, Mahfud MD, memastikan Pilkada Serentak tetap diselenggarakan tanggal 9 Desember 2020.

Hal tersebut untuk merespons pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU ), Arief Budiman, yang mengatakan, hingga 24 Juni tambahan anggaran untuk Pilkada 2020 belum dicairkan sehingga bisa saja Pilkada Serentak ditunda.

"Soal dana sudah kita selesaikan. Ini penting karena tadi ada berita KPU tidak siap mungkin menunda (Pilkada) lagi karena dana belum siap. Saya pastikan lagi dana itu sudah cair dan siap," kata Mahfud MD, saat ditemui di Surabaya, Jumat (26/6/2020).

Belum cairnya anggaran, lanjut Mahfud MD, karena beberapa KPU di daerah belum menyerahkan rincian kebutuhan penggunaan sehingga dana tersebut belum bisa dicairkan.

"Tapi uangnya sudah ada," lanjutnya.

• Anggaran Belum Cair, KPU Minta Bantuan APD Tahapan Verifikasi Faktual Pilwali Blitar 2020 ke Pemkot

• Terkuak Pemicu Geger Anggota DPRD Ngamuk di Pendopo Tulungagung, Hutang Pemenangan Pilkada Rp 6,1 M

Untuk itu, pihaknya meminta KPUD yang belum menyerahkan rician tambahan anggarannya agar segera menyetorkan ke KPU RI untuk segera ditindaklanjuti.

Mahfud MD menjelaskan, khusus di Jawa Timur, semua daerah yang menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020 sudah menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember.

"Semua daerah yang ikut Pilkada di Jawa Timur, KPU, Bawaslu, bupati/wali kota sudah siap untuk melaksanakan Pilkada Serentak," kata pria asal Sampang, Madura, Jawa Timur, ini.

Lebih lanjut, Pilkada Serentak ini tetap harus dilaksanakan walaupun di tengah pandemi virus Corona ( Covid-19 ), karena tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi berakhir.

• KPU Gresik Bentuk Tim Gugus Tugas Jelang Pilkada Serentak 2020, Seluruh PPK dan PPS Bakal Rapid Test

• Beri Pendampingan selama Pilkada Malang 2020, Tim Hukum Sam HC-Gunadi Bekerja Sukarela

"Desember belum tentu selesai juga, kalau selesai ya alhamdulillah. Tapi kalau (pandemi) belum selesai pun pemerintahan tetap harus berjalan secara definitif," lanjutnya.

Menurut Mahfud MD, jika Pilkada Serentak ditunda hingga masa jabatan kepala daerah inkamben selesai, maka jabatan kepala daerah akan diisi oleh plt (Pelaksana tugas).

"Kalau plt semua tidak bagus, apalagi Covid-19 tidak jelas kapan selesainya. Untuk itu di era pandemi Covid-19 Pilkada jalan dengan protokol kesehatan berdasarkan standar WHO," pungkasnya.

Editor: Dwi Prastika

• Warga Surabaya yang Tidak Pakai Masker dan Tak Bawa KTP Siap-siap Dikirim ke Liponsos Keputih

• Bantuan Tambahan Anggaran dari APBN untuk 15 Daerah Pilkada Jawa Timur Cair, Berikut Daftarnya