Breaking News:

Mahasiswa Tolak RUU Omnibus Law

Demo Tolak Omnibus Law, Aktivis PMII Gresik Ditemui Ketua DPRD, Dapat Stempel dan Tanda Tangan

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gresik menggelar aksi di depan gedung DPRD Gresik, Kamis

TRIBUNJATIM.COM/WILLY ABRAHAM
Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani saat memberikan stempel kelembagaan kepada massa di depan kantor DPRD Gresik, Kamis (16/7/2020). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Willy Abraham

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Gresik, menggelar aksi penolakan terhadap RUU Omnibus Law di depan gedung DPRD Gresik, Kamis (16/7/2020) .

Mereka ditemui langsung oleh Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani.

Politisi PKB ini sepakat dengan poin-poin yang disampaikan mahasiswa.

"Omnibus law dianggap tidak ada dampak baik masyarakat, kita harapkan kita tolak. Karena dampaknya tidak ada kemanfaatan, keberpihakan. Hari ini mahaisswa menyuarakan itu, kami berharap pemerintah pusat mendengarkan itu," terangnya.

Sekarang Naik KA Relasi dari atau Menuju Jakarta Tak Perlu SIKM, Gantinya Isi CLM, Begini Caranya

Menko PMK dan Kepala BNPB Bertemu IDI Jatim: Tak Ingin Lagi Ada Nakes yang Meninggal Karena Covid-19

Sementara soal pendidikan yang di sampaikan, Gus Yani sapaan akrabnya mengaku di dunia pendidikan sendiri semua terdampak.

Wali murid pun hari ini berkurang dari segi penghasilan dan akan keberatan jika masih ada pembayaran pembiayaan yang ada.

Gini Curahan Hati Ibu Rumah Tangga Saat Pandemi Covid-19, Baca di Buku New Normal Cara Kami

Sukses Tangani Covid-19, 5 Gubernur Dipuji Jokowi, 1 dari Pulau Jawa, Tak Ada Nama Khofifah?

"Hari ini semua masyrakat terdampak. Pemerintah harus memberi stimulus dari pusat, provinsi dan daerah yang sifatnya membantu. Pembiayaan kuliah, kami merasakan dampak terjadi. Ketiga terkait, pembiayaan dibtingkat sekolah, SMA hingga SD. SMA tanggung jawab provinsi, SMP kebawah taanggung jawab Kabupaten Kota, kami berharap Pemkab Gresik ikut andil dan dalam perhatian secara keseluruhan, perhatian ini mewujudkan," pungkasnya.

Gus Yani sendiri menyepakati tuntutan mahasiswa yang menolak Omnibus law karena dianggap merugikan buruh dan pelajar.

Diduga Ada Banyak Penyelewengan BPNT di Tulungagung, Timkor akan Undang Kemensos untuk Menerangkan

PKB Beri Surat Tugas ke Ahmad Munib Syafaat, Jika Selesai akan Direkomendasi Maju Pilkada Banyuwangi

Dia melakukan tanda tangan dan memberikan stempel kelembagaan terhadap dokumen yang diajukan mahasiswa.

"Dalam dunia pendidikan guru dan murid semua masyarakat Gresik, pemerintah tidak boleh melempar handuk di dunia pendidikan. Karena ini tanggungjawab Pemkab Gresik termasuk di swasta dan pendidikan berbasis pesantren. Akan ditindaklanjuti di pimpinan dan komisi terkait," tutupnya.

Penulis: Willy Abraham
Editor: Taufiqur Rohman
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved