Breaking News:

3.908 Warga Kota Batu Dinonaktifkan Sebagai Peserta BPJS PBI, Dinsos Beber Beberapa Alasan Ini

3.908 warga Kota Batu dinonaktifkan sebagai peserta BPJS PBI. Kasi Banjamsos Dinas Sosial Kota Batu, Kasmari beber ada beberapa alasan.

Penulis: Benni Indo | Editor: Hefty Suud
Shutterstock
ILUSTRASI - Ribuan peserta BPJS PBI Kota Batu dinonaktifkan. 

TRIBUNJATIM.COM, BATU – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia menonaktifkan ribuan peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran (PBI) APBN untuk Kota Batu.

Tepatnya ada 3.908 warga Kota Batu yang dinonaktifkan kepesertaannya sebagai PBI APBN.

Kasi Banjamsos Dinas Sosial Kota Batu, Kasmari mengatakan, penonaktifan kepesertaan BPJS PBI tersebut dilakukan menindaklanjuti Surat Keputusan dari Kementerian Sosial tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta PBI JK Tahun 2020.

997 CJH di Tulungagung Batal Berangkat ke Tanah Suci karena Pandemi, 7 Orang Tarik Pelunasan BPIH

Atta Halilintar Terganjal Restu Uminya Nikahi Aurel, Malah Disuruh Pulang ke Malaysia: Enggak Peduli

Hingga periode Juli 2020, warga Kota Batu yang tergabung sebagai peserta BPJS Kesehatan di Cabang Malang Raya mencapai 151.390.

Jumlah itu termasuk peserta PBI APBN dengan total 35.397 dan 14.439 peserta PBI APBD. Sisanya peserta BPJS Kesehatan non PBI.

"Kemensos menonaktifkan ribuan peserta BPJS Kesehatan PBI APBN untuk Kota Batu sampai Tahap 4 ini," kata Kasmari, Selasa (28/7/2020).

Akting Polisi Pura-pura Booking 2 Wanita Berujung Mengejutkan, Kaget saat Masuk Kamar: Anak Sekolah

Tak Terima Dipecat Tanpa Jelas Kesalahan, 7 Perangkat Desa di Pamekasan Gugat ke PTUN Surabaya

Ada beberapa alasan dinonaktifkannya ribuan warga Kota Batu sebagai peserta PBI APBN, seperti tak tercantum dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), nomor induk kependudukan yang tak sesuai, mortalitas, data ganda maupun pindah kelas layanan BPJS Kesehatan.

Selain itu, kata Kasmari, terdapat peserta PBI APBN yang tidak menggunakan fasilitas tersebut selama tiga bulan lebih.

Kasmari meminta, para peserta PBI APBN yang tak memakai fasilitas layanan tersebut untuk melapor kepada RT/RW yang kemudian dilanjutkan ke Pemdes atau Kelurahan. Nantinya data tersebut akan dimutakhirkan.

"Kami sudah memberikan pemberitahuan ke desa-desa sebelumnya terkait hal itu," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved