Debat Publik Ketiga Pilkada Ponorogo 2020, Sugiri Memuji Bambang Tri Wahono Birokrat Berpengalaman

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Calon Wakil Bupati Ponorogo, Bambang Tri Wahono tampil seorang diri dalam Debat Publik Ketiga Pilkada Ponorogo 2020, Jumat (4/12/2020).

Pasangannya, yaitu Calon Bupati Ponorogo, Ipong Muchlissoni tidak hadir dalam debat tersebut lantaran sakit.

Walaupun tampil sendiri, dalam debat tersebut, Bambang Tri Wahono tampil dengan percaya diri dan tampak menguasai pembahasan materi. 

Bahkan ia mendapatkan pujian dari sang lawan, Calon Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko.

Sugiri Sancoko menilai Bambang Tri Wahono sebagai sosok pemimpin yang memahami pemerintahan karena sudah lama berpengalaman menjadi birokrat.

Baca juga: Sakit, Calon Bupati Ipong Muchlissoni Tak Hadiri Debat Publik Ketiga Pilkada Ponorogo 2020

Baca juga: Progres Pembangunan Sudah 85 Persen, Plt Bupati Ponorogo Ajak Pedagang dan Pembeli Rawat Pasar Legi

“Beliau sudah bagian dari 5 tahun pemerintahan, bahkan jauh sebelum Pak Ipong menjadi bupati, Pak Bambang sudah menjadi DPPKAD di zamannya Pak Amin, dan zamannya yang lain-lain. Tentu Pak Bambang sudah sangat memahami itu,” ujar Sugiri Sancoko.

Dalam debat, Bambang Tri Wahono menjelaskan berbagai macam program yang ia usung bersama Ipong Muchlissoni.

Menurutnya program-program tersebut telah disesuaikan dengan kondisi Ponorogo saat ini.

Baca juga: 15 ASN Pemkab Ponorogo Positif Covid-19, Berasal dari Tiga OPD, Mayoritas OTG Jalani Isolasi Mandiri

Baca juga: Muncul Wacana Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api Madiun-Ponorogo, PT KAI Sadari Rawan Penolakan Warga

"Kita ukur kemampuan sumber daya manusia dan alokasi anggaran, serta realistis untuk diwujudkan," jelasnya.

Misalnya saja program bantuan alokasi yang ditujukan kepada segmentasi perempuan, khususnya ibu rumah tangga, melalui program bantuan dana sebesar Rp 1-3 juta per kelompok Dasawisma per tahun.

Lalu program bantuan operasional kepada seluruh lembaga RT sebesar Rp 2-5 juta per RT per tahun. 

"Kita lanjutkan keberhasilan tata kelola pemerintahan yang sudah ada. Misalnya, keberhasilan prestasi meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut selama masa kepemimpinan Bupati Ipong Muchlissoni," pungkasnya.

Editor: Dwi Prastika

Baca juga: Pembelajaran Tatap Muka di Ponorogo Diberhentikan, Sejumlah Sekolah Tepergok Masih Melanggar

Baca juga: Meski Kantor Pelayanan Pajak Daerah Lockdown, Pemkab Ponorogo Pastikan Layanan Tak Terganggu