Breaking News:

Penanganan Covid

Cegah Penyebaran Covid-19 di Perkantoran, Forkopimda Kota Malang Sidak Kantor Instansi dan Restoran

Untuk mencegah penyebaran Covid-19 di perkantoran, Forkopimda Kota Malang gelar sidak di kantor instansi dan restoran.

Penulis: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika
TRIBUNJATIM.COM/HAYU YUDHA PRABOWO
Wali Kota Malang, Sutiaji bersama Forkopimda Kota Malang saat melakukan sidak ke sejumlah instansi perkantoran dan restoran di Kota Malang pada Senin (1/2/2021). 

Reporter: Rifki Edgar | Editor: Dwi Prastika

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Forkopimda Kota Malang melakukan sidak ke sejumlah instansi perkantoran dan restoran yang berada di Kota Malang pada Senin (1/2/2021).

Sidak tersebut dilakukan guna menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan Presiden Joko Widodo dan sejumlah kementerian tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dalam sidak tersebut, Forkopimda Kota Malang meninjau penerapan protokol kesehatan dan aturan work from home (WFH) 75 persen, dan work from office (WFO) 25 persen di tiap perkantoran.

Serta aturan pembatasan jumlah pengunjung di setiap kafe maupun restoran sesuai instruksi Kemendagri saat PPKM dan SE Wali Kota Malang.

Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan, pihaknya akan mengikuti setiap instruksi Presiden Joko Widodo soal PPKM. Meski presiden mengatakan bahwa PPKM kurang efektif.

Baca juga: Dalam Sehari, Terjadi Pohon Tumbang di Dua Tempat di Kota Malang, BPBD Sigap Lakukan Evakuasi

Baca juga: Harlah Nahdlatul Ulama ke-95, Polresta Malang Kota dan Kodim 0833 Berikan Kejutan Nasi Tumpeng

Salah satu sikap yang diambil ialah penerapan WFH di tiap kantor dan pembatasan pengunjung di kafe maupun restoran.

"Setelah saya memang lihat tadi di absensinya, Semuanya rata-rata WFH. Termasuk Bank Indonesia dan finance, dari 150 yang masuk 40. Jadi mobile. Jam sekian masuk, termasuk pelayanan," ucapnya.

Kemudian, dari hasil sidak yang dilakukan ke sejumlah restoran, Sutiaji mendapati ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sekitar 50 persen.

Pelanggaran tersebut berupa ketidakpatuhan terkait dengan pembatasan antarpengunjung.

Baca juga: Baru Dibuka, Sudah Ada 70 Warga Tulungagung Ajukan Izin Hajatan ke Satgas Covid-19

Baca juga: Masih Ada Pedagang Protes, Disperindag Tulungagung Tunda Pembagian Kunci Pasar Ngunut Baru

"Saya lihat di sini memang ada pelanggaran lebih dari 50 persen. Kita lihat dari tempatnya sudah melebihi. Yang jelas yang melanggar kita sanksi sesuai aturan yang berlaku," ucapnya.

Sutiaji pun meminta kepada seluruh masyarakat, baik pengusaha atau masyarakat agar meningkatkan kesadaran berkaitan dengan Covid-19 (virus Corona).

Serta mewaspadai adanya mutasi baru Covid-19 yang disebarkan oleh orang tanpa gejala (OTG).

Baca juga: RSUD Dr Harjono Ponorogo Hentikan Sementara Vaksinasi Covid-19, Sisa Vaksin Disimpan

Baca juga: Pije Pembakar Mobil Alphard Via Vallen Dihukum 6 Tahun Penjara, Keluarga Pedangdut Masih Belum Puas

Hal tersebutlah, kata dia, yang membahayakan karena membawa virus ke orang lain, meski yang OTG tersebut tidak merasakan gejala apapun.

"Maka dari itu, baik masyarakat maupun pengusaha harus punya kesadaran. Kita gak mau ekonomi terus menerus gini. Tapi yang utamanya masyarakat, bahwa ketertiban dan kedisplinan masker, itu yang utama," tandasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved