Ratusan Sopir Angkutan Umum Jadi Prioritas Penerima Bansos dari Pemerintah Kota Malang

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Rifky Edgar

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Ratusan sopir mikrolet atau angkutan umum di Kota Malang menjadi salah satu prioritas penerima bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kota Malang.

Mereka akan mendapatkan bansos berupa uang tunai sebesar Rp 300 ribu per bulan.

Prosesnya pun kini masih dalam tahapan verifikasi dengan mendata kembali jumlah sopir angkutan di Kota Malang.

Hal ini dilakukan, karena ada sejumlah trayek mikrolet di Kota Malang yang sekarang tidak aktif.

"Para sopir ini teralokasikan bansos. Tapi kami masih melakukan verifikasi. Karena ada sejumlah trayek yang kini tidak aktif," ucap Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Heru Mulyono.

Baca juga: Khofifah Berbagi Sembako ke Warga Kolong Tol Dupak-Gresik, Sisir yang Tak Terdaftar Penerima Bansos

Mantan Camat Klojen itu mengatakan, dari hasil verifikasi sementara ini, ada 18 jalur angkutan umum yang masih aktif dari 25 trayek mikrolet yang ada di Kota Malang.

Dua di antaranya ialah mikrolet MKS (Mulyorejo Klayatan Sukun) dan JPK (Joyogrand Piranha Karanglo) yang untuk saat ini tidak aktif. Angkutan umum seperti Taksi Bima, saat ini juga tidak aktif.

Oleh sebab itu, verifikasi ulang kini sedang dilakukan, agar penyaluran bansos tersebut tepat sasaran.

"Jumlah sopir angkutan umum di Kota Malang ini sekitar 900-an. Tapi saat ini jumlah sedikit berkurang. Maka dari itu kami verifikasi ulang," ucapnya.

Pemberian bansos kepada para sopir di Kota Malang sebenarnya pernah dilakukan pada 16 Mei 2020 lalu.

Para sopir mendapatkan bansos dari Pemkot Malang sebesar Rp 600 ribu yang dibagi menjadi dua bulan.

Kali ini, Pemkot Malang kembali merencanakan pemberian Bansos kepada warga yang terdampak Covid-19 di Kota Malang.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 65 miliar yang diambil dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD 2021.

"Dengan adanya perpanjangan sampai 25 Juli 2021, maka kami akan segera mengucurkan bansos dari APBD. Dari BTT kan kemarin kita anggarakan Rp 56 Miliar. Masih ada sisa beberapa dan masih cukup, meski sudah terpakai 27 persen," ucap Wali Kota Malang, Sutiaji pada Rabu (21/7/2021) kemarin.

Baca juga: Daftar 15 Puskesmas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Gresik, 5 Diantaranya Khusus Pasien Ibu Hamil

Sutiaji mengatakan, ada sekitar 22.861 warga dan 2.500 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berhak menerima bansos.

Kemudian ditambahkan dari pendataan melalui DPRD Kota Malang sekitar 12.023 warga yang menjadi sasaran.

Sedangkan untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) yang merupakan program dari pemerintah pusat sekitar 14.644 orang. Sehingt totalnya ada 52.008 warga Kota Malang yang bakal menerima bantuan sosial.

"Pendataan masuk pada kategori yang dulu. Jadi kita sudah ada datanya pada 2020 kemarin yang sudah kita sasar lagi. Mungkin ada tambahan lagi," ucapnya.

Melalui bansos ini, warga yang terdampak Covid-19 akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 300 Ribu per bulan.

Begitu juga BST dari pemerintah pusat juga Rp 300 Ribu per bulan yang diberikan dalam dua bulan sekaligus. Sehingga totalnya Rp 600 Ribu.

"Untuk warga penerima bansos ini kita validasi lagi agar tepat sasaran. Makannya ini masih dalam proses pendataan," ucapnya.

Sementara itu, M Udin, salah satu sopir Mikrolet AJG (Arjosari Janti Gadang) bersyukur apabila rencana pemberian bansos kepada sopir mikrolet.

Menurut Pria 40 tahun itu, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah saat pandemi yang belum tahu kapan selesainya.

"Kalau memang beneran ada bansos kami dan teman-teman sopir lain pasti senang. Karena tahun lalu kami juga telah mendapatkan bansos. Apalagi kondisi Mikrolet saat ini sepi. Dan kami sangat mengharapkan itu untuk kebutuhan makan sehari-hari," tandasnya.

Berita tentang Kota Malang

Berita tentang virus Corona