Begini Strategi Disperindag Tekan Inflasi di Kabupaten Mojokerto Dampak Kenaikan Harga BBM

"Terkait regulasi subsidi jasa angkut ini masih kita rumuskan sasarannya produsen kita akan berikan subsidi berupa pengganti BBM maupun ongkos bongkar muat," terangnya.

Menurut dia, sebelumnya Disperindag bersama Polres Mojokerto melakukan audiensi bersama seluruh pengelola SPBU (Pengisian Bahan Bakar Umum) di seluruh Kabupaten Mojokerto menjelang kenaikan harga BBM.

Setidaknya, ada 38 SPBU dan 9 Pertashop di wilayah Kabupaten Mojokerto.

Kenaikan harga BBM ini juga akan segera ditindaklanjut oleh TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Kabupaten Mojokerto untuk pengendalian inflasi. Selain itu, petugas Disperindag juga mengawasi perkembangan stabilitas harga pangan menyusul kenaikan BBM di pasar-pasar Kabupaten Mojokerto. 

"Belum nanti menunggu surat regulasi saja dulu rencana subsidi itu saya tidak berani berandai-andai yang kita lakukan sekarang adalah persiapan-persiapan dan operasi pasar serta memperkuat sinergi-sinergi dengan misalnya dengan Bulog atai BUMN-BUMN lain yang menyediakan barang kebutuhan pokok tentunya dengan harga murah," ucap Iwan.

Sebelum kenaikan harga BBM Disperindag Kabupaten Mojokerto telah menyiapkan aplikasi Sinergi Smart untuk mengantisipasi inflasi terutama kenaikan Bapokting di sejumlah pasar Kabupaten Mojokerto.

"Memang kita sudah disarankan untuk sering-sering mengelar operasi pasar sebelum ada perintah kita sudah melangkah terlebih dahulu untuk mengantisipasi potensi inflasi akibat kenaikan BBM," ujar Iwan.

Melalui pantauan Aplikasi Sinergi Smart ini ditindaklanjut dengan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati untuk melakukan operasi pasar tersebut.

Aplikasi Sinergi Smart ini diperlukan untuk pengendalian inflasi saat Pemerintah Pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Sebelum ada kenaikan harga BBM ini kita sudah bersiap ada aplikasi Sinergi Smart yang gunanya untuk memantau harga Bapokting di 15 pasar dan kita akan terus melakukan operasi pasar untuk stabilitas harga pangan," pungkasnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Diskopukmperindag Kota Mojokerto, Ani Wijaya mengatakan pihaknya masih mengawasi enam SPBU yang berada di wilayah Kota Mojokerto menyusul kenaikan harga BBM tersebut.

Sedangkan, terkait kenaikan harga BBM dan pengendalian inflasi merupakan wewenang dari TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dan Kabag Perekonomian Kota Mojokerto.

"Tugas saya hanya bagian kecil sebagai bagian dari Supporting System statement Kabag Perekonomian saja," tandasnya