Terpidana Bom Bali Umar Patek Bebas dari Lapas, Kebebasan Bisa Dicabut Jika Langgar 1 Syarat

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, M Taufik

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Terpidana kasus Bom Bali, Umar Patek bebas.

Terhitung mulai Rabu (7/12/2022) pria bernama asli Hisyam bin Alizein bisa kembali menghirup udara bebas setelah sekian lama menjalani hukuman.

Menurut Rika Aprianti, Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas Kementrian Hukum dan HAM, Umar Patek dikeluarkan dari Lapas Kelas I Surabaya di Porong, Sidoarjo dengan Program Pembebasan Bersyarat.

“Dan mulai hari ini sudah beralih status dari Narapidana menjadi Klien Pemasyarakatan Bapas Surabaya dan wajib mengikuti program pembimbingan sampai dengan 29 April 2030,” kata Rika melalui rilis resminya.

Dengan status tersebut, berarti apabila sampai dengan masa itu terjadi pelanggaran, maka hak bersyarat yang didapat Umar Patek akan dicabut

“Program PB yang diberikan merupakan hak bersyarat yang diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan adminstratif dan substanstif,” kata dia.

Persyaratan itu, antara lain sudah menjalankan 2/3 masa pidana, berkelakuan baik, telah mengikuti program pembinaan dan telah menunjukan penurunan risiko seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Sedangkan persyaratan khusus yang telah dipenuhi oleh Umar Patek adalah telah mengikuti program pembinaan deradikalissi dan telah berikrar setia NKRI.

“Pemberian PB kepada Umar Patek juga telah direkomendasikan Badan Nasional Penangulangan Teroris (BNPT) dan Detasemen Khusus 88 (Densus 88),” ungkap Rika.

Kebebasan Umar Patek sejatinya sudah banyak diperbincangkan sejak dia mendapat remisi dalam peringatan HUT RI beberapa waktu lalu.

Saat itu, secara hitung-hitungan Umar Patek harusnya bisa bebas pada perayaan hari kemerdekaan tahun 2022 setelah mendapat remisi atau pengurangan hukuman selama lima bulan.

Jika ditotal secara keseluruhan, selama 11 tahun menjadi narapidana, dia mendapat keringanan 33 bulan 120 hari. Namun untuk pembebasan Umar Patek, Kemenkumham Jatim harus mendapat surat rekomendasi dari pemerintah pusat.

Saat ditanya wartawan tentang kebebasannya, ketika itu Umar Patek menyatakan ingin bergabung bersama pemerintah dalam upaya deradikalisasi.