Luncurkan Nomor Pengaduan, Pemkot Surabaya Terima Laporan Pungli di Sekolah hingga RT/RW

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemkot Surabaya masih menerima adanya pungutan liar (pungli) di lingkungan dinas. Pihak Inspektorat Pemkot Surabaya pun turun tangan menyelesaikan masalah ini.

Laporan tersebut diterima Pemkot melalui kontak resmi pengaduan integritas di nomor WhatsApp, 0811-311-57777. Diluncurkan sejak 16 Desember 2022, Pemkot telah menerima sebanyak 187 laporan.

Sebanyak 7 laporan masuk kategori Pungutan Liar. Dua di antaranya terjadi di sekolah.

"Saat ini seluruhnya sedang dalam proses tindak lanjut," kata Inspektur Kota Surabaya, Ikhsan di Surabaya, Selasa (3/1/2022).

Menurut Ikhsan, pungli tersebut dilakukan sekolah dengan modus iuran sekolah. "Saat ini, Dinas Pendidikan juga telah melakukan pemeriksaan dan memanggil pihak-pihak terkait," jelasnya.

Apabila pihak sekolah memang terbukti melakukan pungli maka akan ada sanksi yang diberikan.

Hal ini mengacu pada regulasi yang berlaku.

Selain dugaan pungli di sekolah, juga ada laporan soal pungutan biaya di lingkungan RT/RW.

Di antaranya, pungutan untuk administrasi kependudukan (adminduk).

"Saat ini sudah kami teruskan ke lurah/camat untuk memediasi pelapor dengan perangkat RT/RW. Kami tegaskan, pelayanan adminduk di lingkungan pemkot tidak ada biaya atau gratis," katanya.

Setiap pengaduan yang masuk akan diproses. Terutama, terkait dengan pungutan liar di lingkungan pemkot.

Harapannya, ini bisa menjaga kredibilitas pemkot dalam menyelenggarakan pemerintah.

Masyarakat cukup menyertakan identitas pelapor dan terlapor, serta data atau bukti pendukung yang jelas. Seluruh data identitas pelapor aman dan dirahasiakan.

"Apabila pengaduan memenuhi unsur pungli, pasti kita tindak lanjuti. Sedangkan untuk pengaduan yang di luar pungli, kami teruskan ke instansi terkait," katanya.