KPK OTT Pimpinan DPRD Jatim

Dimintai Keterangan KPK, Wakil Ketua DPRD Jatim Sampaikan Mekanisme Penyusunan APBD serta Dana Hibah

Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan dalam kasus dana hibah yang menye

TRIBUNJATIM.COM/Yusron Naufal Putra
Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad saat meninggalkan Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, Rabu (25/1/2023). 

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan dalam kasus dana hibah yang menyeret nama Sahat Tua Simanjuntak

Dalam pemeriksaan di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, Rabu (25/1/2023), Sadad dimintai keterangan terkait tupoksi dewan dalam penyusunan APBD Jatim dan pengalokasian hibah. 

"Saya memberikan keterangan sesuai dengan yang diminta oleh KPK," kata Sadad sebelum meninggalkan Gedung BPKP seusai pemeriksaan selama beberapa jam. 

Penyidik meminta penjelasan rinci terkait penyusunan APBD Jatim, mulai dari bagaimana legislator menerima aspirasi masyarakat, hingga mengawal aspirasi tersebut.

"Bagaimana anggota dewan memperjuangkan aspirasi itu melalui mekanisme peraturan yang berlaku, kita jelaskan semua sampai detail," tambah Sadad. 

Baca juga: Rumahnya Digeledah KPK, Ketua DPRD Jatim Kusnadi Pilih Irit Komentar

Baca juga: BREAKING NEWS, KPK Periksa Ketua DPRD Jatim dan Pejabat Lainnya, Terkait Kasus Sahat Tua Simanjuntak

Menurut Sadad, sebagaimana mekanisme, aspirasi yang diterima wakil rakyat disampaikan langsung dalam rapat paripurna khusus. Lalu, dokumen aspirasi itu menjadi pembahasan komisi-komisi bersama mitra di Pemprov Jawa Timur. 

"Lalu, dokumen itu diserahkan kepada eksekutif untuk dijadikan sebagai bahan dan masukan dalam rangka musrenbang. Outputnya adalah rencana kerja pemerintah daerah," urai Sadad. 

"Sampai pengesahan APBD, hingga evaluasi kemendagri. Lalu juga kita jalankan evaluasi kemendagri sampai kemudian peraturan kepala daerah atau peraturan gubernur tentang penjabaran APBD," lanjutnya. 

Politisi Partai Gerindra itu menyebut dalam pemeriksaan dirinya menyampaikan mekanisme tersebut secara rinci.

"Mudah-mudahan dapat menjelaskan secara terang benderang," ucap Sadad. 

Seperti diketahui, penyidik KPK melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak dalam kaitan kasus dugaan suap pengelolaan dana hibah provinsi Jawa Timur, Rabu (25/1/2023).

Selain Kusnadi, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan saksi lainnya bagi tersangka Sahat Tua P. Simandjuntak, termasuk para petinggi DPRD Jatim lainnya. Selain dewan, dalam rencananya, KPK juga memeriksa pejabat Pemprov Jatim. 

"Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (25/1/2023) dikutip dari Tribunnews.com

Sumber: Tribun Jatim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved