DPRD-Pemkot Surabaya Bersinergi Tekan Angka Kemiskinan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA -
Seluruh Anggota DPRD Kota Surabaya memulai masa reses tahun ini dengan turun langsung menemui warga.

Termasuk Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono juga turun ke basis-basis masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing.

Mereka menyampaikan laporan kepada masyarakat tentang capaian kinerja sebagai anggota DPRD Kota Surabaya.

Apa saja yang telah diperjuangkan dan berhasil diwujudkan dalam kebijakan pemerintahan di Kota Surabaya.

Baca juga: Ketemu Pelajar SMA/SMK, Ketua DPRD Surabaya Angkat Beasiswa Bagi Pelajar Tidak Mampu

Mereka juga menyerap aspirasi masyarakat tentang pembangunan, yang nanti akan diartikulasikan dalam kebijakan pemerintahan maupun menerima berbagai masukan untuk dirumuskan dalam peraturan daerah (perda).

Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono melakukan penjaringan aspirasi masyarakat di kawasan Surabaya Timur.

Ia menerima curhat dari kalangan RT, RW, LPMK, dan ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH), PKK, jemaah pengajian, serta kaum muda dan karang taruna.

Baca juga: DPRD Surabaya Minta Lurah Dibekali Penggunaan Dana Kelurahan, Laila: Kok Bisa RW Tak Punya Balai

Salah satu isunya adalah mengenai kemiskinan, yang mula-mula di Surabaya disebut masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Belakangan berubah menjadi warga miskin atau Gakin.

“Perubahan itu diikuti berkurangnya jumlah warga MBR ke Gakin. Apa sebenarnya ukuran warga disebut tidak mampu atau miskin?” kata Ibu Mariana dari Kali Rungkut.

Curhat Warga Kampung

Di kawasan perkampungan Gununganyar Tambak, Adi Sutarwijono dari Fraksi PDI Perjuangan juga mendapat curhat yang sama.

Karena ketidakpastian indikator keluarga miskin.

“Kalau ukurannya warga miskin yakni rumah terbuat dari dinding kayu atau bambu, lantai tanah, dan penghasilan di bawah Rp 1 juta, ya sangat sedikit sekali,” ujar Fausi.

“Kami sering ditanyai warga dan menerima keluhan soal itu,” kata dia.

Di Kota Surabaya, warga miskin mendapatkan berbagai intervensi kebijakan pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah tidak layak huni, bantuan permakanan satu kali sehari untuk warga lansia tidak mampu, warga disabilitas dan anak yatim piatu.

“Kemudian data MBR banyak yang dicoret,” kata Saiful dari Tenggilis Mejoyo.

Juga kuota warga yang mendapat permakanan, sekarang jauh berkurang.

“Banyak warga lansia, penyandang disabilitas dan anak yatim piatu, yang dulu menerima bantuan permakanan, sekarang tidak lagi karena datanya hilang atau dicoret,” kata Ibu Mega dari Kalijudan.

Juga mencuat curhat warga terkait pemasangan stiker “Keluarga Miskin” yang ramai diberitakan media massa, dan mengundang polemik dari legislator.

“Apa tidak bisa dicarikan istilah lain? Kasihan keluarga yang ditempeli siker itu,” kata Siti Aisyah dan Klampis Ngasem.

Jangan Ada Lagi Stiker Gakin

Adi Sutarwijono menampung semua keluhan itu.

Dijelaskan Adi, DPRD Surabaya tengah membahas Rancangan Perda (Raperda) tentang pengentasan kemiskinan.

Pembahasan dilakukan bersinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

“Semua masukan masyarakat menjadi bahan pembahasan di DPRD. Kalau sudah menjadi Perda atau Peraturan Daerah, itu akan memberikan kepastian hukum bagi semuanya,” ujarnya.

Adi juga menjelaskan sikap dirinya yang sepakat agar dicari istilah lain dari keluarga miskin dalam penempelan stiker.

Bahkan stiker Gakin sebaiknya tidak ada lagi.

“Misalkan, diganti keluarga pra sejahtera. Atau stiker hanya barcode. Ketika dilihat di HP keluar identitasnya,” ujar Adi.

Melalui berbagai program pemerintahan, DPRD Kota Surabaya dan Wali Kota Eri Cahyadi bersama Pemkot Surabaya berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan di Surabaya.

Terutama dengan mendorong pertumbuhan sektor UMKM, dan penyerapan tenaga kerja produktif.

“Kita berkomitmen untuk terus menekan angka kemiskinan di masyarakat,” katanya.

25.000 Beasiswa hingga Bangun 8.000 Jamban

Hingga saat ini, Kota Surabaya tiada henti membangun dan melayani masyarakat.

Muaranya, semua program diorientasikan pada pemenuhan hak dan menyejahterakan warganya.

Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Surabaya terus bersinergi saling menguatkan menuju masa depan Kota Pahlawan yang lebih baik.

Sejumlah kemajuan Surabaya yang dipimpin Wali Kota Eri Cahyadi dan Wakil Wali Kota Armuji, dengan dukungan DPRD Kota Surabaya telah tercapai.

Seperti mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan instrumen berbasis elektronik.

“Misalnya, pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) harus tuntas di kelurahan,” kata Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono.

Saat ini pula tengah digiatkan layanan jemput bola petugas kelurahan ke balai-balai RW, satu minggu dua kali.

Semua untuk percepatan layanan Adminduk.

Adi juga memaparkan program Pemkot Surabaya setelah disetujui DPRD, tentang perbaikan 8.000 jamban bagi penduduk dan perbaikan 3.500 rumah tidak layak huni.

Tidak hanya itu, pada 2023 ini juga diluncurkan beasiswa bagi 25.000 pelajar SMA/SMK sederajat, negeri dan swasta, dari keluarga tidak mampu.

Adi yang alumnus FISIP Unair ini mengapresiasi kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi dan Pemkot Surabaya yang mendirikan rumah-rumah padat karya untuk menekan angka pengangguran dan mengungkit penguatan ekonomi keluarga-keluarga yang tidak mampu.

“Juga dilakukan perluasan layanan air bersih oleh PDAM. Semua kebijakan itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan warga masyarakat di semua sektor,” ucap Adi.

Pria asal Blitar ini juga menerima penjelasan tentang kinerja massif ibu-ibu Kader Surabaya Hebat (KSH) dalam menekan prevalensi balita stunting.

Kader-kader ini terus memberi perhatian pada masalah balita stunting ini. Kader Ibu Charles dari Tenggilis Mejoyo, menjelaskan di kawasannya angka stunting yang semula lima balita, kini menjadi satu anak.

“Ibu-ibu KSH benar-benar hebat! Telah bekerja keras menekan angka stunting, memperhatikan kesehatan masyarakat dan warga lanjut usia, pendidikan dan sebagainya,” pungkas Adi Sutarwijono.