Pendaftaran PPDB Jatim 2023 Jalur Afirmasi, Dindik Tak Lagi Wajibkan Penyertaan Kartu Anggota Buruh

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Sulvi Sofiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dinas Pendidikan Jawa Timur telah memberikan kuota khusus bagi anak buruh dalam pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PDBB) sejak beberapa tahun terakhir.

Tahun ini, kebijakan khusus diberikan untuk memberikan kemudahan persyaratan pada jalur anak buruh dalam pendaftaran jalur afirmasi.

Jika sebelumnya, jalur anak buruh diwajibkan menyertakan bukti orangtua tergabung sebagai anggota serikat pekerja.

PPDB tahun ini, peserta cukup menyertakan penerimaan bantuan pemerintah.

Seperti Kartu Indonesia Pintar (PIP), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), PKH, BST, dan KBPNT.

Kepala Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (TIKP) Dindik Jatim, Alfian Majdi menjelaskan tahun lalu, syarat yang harus dipenuhi calon peserta didik baru harus kartu keanggotaan serikat buruh.

Baca juga: Kuota Khusus PPDB Jatim 2023, Ketua OSIS di SMP hingga Hafidz Quran Bisa Masuk Jalur Non Akademik

Namun, tahun ini cukup peserta didik cukup melampirkan kartu penerima bantuan pemerintah seperti KIP, atau SKTM.

"Ini akan jadi prioritas sekolah agar jalur anak buruh terpenuhi. Prinsipnya dinas pendidikan ingin mengakomodir anak buruh tidak mampu yang ingin sekolah," ujarnya, Jumat (3/3/2023).

Alfian juga melanjutkan apabila kuota masih terpenuhi, wali murid yang tidak mempunyai kartu penerima bantuan pemerintah bisa melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat.

Yang menarik, tahun ini, ada kelonggaran bagi jalur afirmasi anak buruh.

Yakni ketentuan bahwa orang tua harus memiliki kartu anggota asosiasi buruh tidak lagi diwajibkan.

Artinya, opsi tersebut bisa dikosongi dalam proses pendaftaran PPDB.

Baca juga: Kuota PPDB SMP Kota Blitar Jalur Golden Tiket Dibatasi 10 Persen, Pendaftaran Mulai 14 Januari 2023

"Boleh dikosongi lampiran bukti itu. Meski dalam skema penilaian nanti, wali murid yang mampu menyodorkan bukti keanggotaan asosiasi buruh tetap akan mendapat prioritas. Skema ini dibuat dispendik untuk menjawab polemik yang terjadi dalam PPDB tahun sebelumnya," jelasnya.

Adanya kelonggaran dalam persyaratan jalur anak buruh ini karena banyak orang tua yang bekerja menjadi buruh menuangkan protes.

Mereka yang benar-benar bekerja sebagai buruh, namun tidak tergabung dalam asosiasi buruh.

Kondisi ini pula yang menyebabkan kuota formasi afirmasi anak buruh tidak terserap secara maksimal.

Alfian berharap proses kemudahaan pendaftaran jalur anak buruh afirmasi ini dimanfaatkan betul oleh orang tua.

Sehingga pagu yang kosong tidak dilimpahkan ke jalur seleksi PPDB tahap selanjutnya.

Baca juga: SD Negeri di Gresik Baru Terima Satu Murid dalam PPDB 2022/2023, Jumlah Siswa Bahkan Tak Sampai 10

Dalam skema PPDB 2023, jalur afirmasi memiliki kuota sebesar 15 persen dari total pagu.

Kuota itu terbagi dalam anak buruh dari keluarga tidak mampu 5 persen, keluarga tidak mampu dan Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM) sebanyak 7 persen dan penyandang disabilitas adalah sebanyak 3 persen dari pagu sekolah.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jatim, Ahmad  Fauzi mengapresiasi juknis kemudahan bagi anak-anak buruh.

Menurutnya setiap buruh di Jatim baik yang telah mengantongi kartu anggota asosiasi maupun yang belum tetap berhak mendaftar di jalur itu.

"Barangkali jika perlu kami siap memfasilitasi. Jika nantinya diminta bukti bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai buruh," paparnya.

Orang tua tinggal berkirim surat ke SPSI Jatim dan menyebut yang bersangkutan bekerja di perusahaan mana.

Peluang anak buruh bisa sekolah SMA SMK negeri sangatlah membantu.

Sebab, menurut Fauzi bagaimana pun, biaya sekolah negeri tetap lebih terjangkau dari pada bersekolah di swasta.

Berita Surabaya lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com