FK Unair Gandeng Pemda Tambah Lulusan Dokter Spesialis, Tanggapi Keselamatan di Pelosok Daerah 

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nur Ika Anisa

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerataan dokter spesialis yang masih kurang maksimal di wilayah Indonesia menjadi masalah tersendiri bagi dunia kesehatan.

Sebagai pencetak lulusan dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga akan menambah kuota untuk mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terutama yang mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah.

Dekan Fakultas Kedokteran Unair Prof Budi Santoso mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan penandatanganan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Sumenep terkait beasiswa PPDS.

“Pemerintah Kabupaten Gresik dan Sumenep mengusulkan beberapa nama yang sudah diikat oleh beasiswa. Begitu lulus mereka mengabdi di kepulauan Kabupaten Gresik dan Sumenep. Insyaallah penandatanganannya nanti disaksikan oleh Ibu Gubernur (Khofifah Indar Parawansa) dan Menkes (Budi Gunadi Sadikin) walaupun secara online di FK Unair,” kata Prof Budi Santoso usai melantik 104 dokter spesialis 1 dan subspesialis, Selasa (21/3/2023).

Baca juga: Tips Operasi Plastik Hasil Terbaik dan Legal Menurut Dokter Spesialis Bedah Plastik, Cek 3 Hal

Terkait distribusi dokter spesialis di dua daerah tersebut, Prof Budi mengatakan, akan mencakup minimal empat program studi dasar di antaranya dokter spesialis bedah, obgyn, penyakit dalam dan anastesi.

“Ini sebagai bentuk kerjasama akademik bagaimana untuk memeratakan dan mendistribusikan dokter-dokter ini agar tidak di kota dan merupakan tanggung jawab bukan saja kementerian, fakultas kedokteran dan bagaimana yang dihasilkan oleh fakultas kedokteran ini bisa didistribusikan dan didukung kementerian kesehatan, pemkab, pemkot dan pemprov,” katanya.

Konsep kerjasama beasiswa ini, dijelaskan bahwa, biaya pendidikan akan ditanggung oleh Pemerintah Gresik dan Pemerintah Sumenep.

Setelah lulus, nama-nama yang diusulkan tersebut nantinya akan mengabdi melayani masyarakat di kepulauan dua daerah tersebut dalam beberapa kurun waktu.

Disebutkan, biaya dokter spesialis yang dikelola universitas sekitar 10-20 juta persemester.

“Mereka tetap mengikuti tes, ujiannya Bulan Juni dan masuk tahun ajaran september 2023. Ini adalah afirmasi daerah, bukan hanya nilai tapi ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Dengan kesediaan yang bersangkutan mengabdi di pulau itu harus menjadi nilai sendiri dan harus menjadi pertimbangan,” ungkap Budi.

Menanggapi terkait pelayanan kesehatan dalam masa penempatan dokter di daerah terpencil, Prof Budi meminta agar hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

Termasuk pertimbangan akan perlindungan dan keselamatan para dokter maupun tenaga kesehatan yang bertugas di daerah terpencil.

“Jadi masalah pelayanan kesehatan itu bukan masalah seorang dokter bagaimana mengabdi, tapi kepegawaian, kesejahteraan, keamanan, harus jadi hal baik. Bukan hanya tanggung jawab Kemenkes, Kemendikbud, tapi kami yang memproduksikan, Pemkab, Pemkot dan Pemprov bertanggung jawab,” katanya.

Berkaca dari kasus kematian dokter di Papua, perlindungan terhadap tenaga kesehatan perlu payung hukum.