Pimpinan DPRD Surabaya Temukan Anak Putus Sekolah, Reni Astuti: Mestinya Urusan Sudah Selesai

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti menemukan, ada salah satu anggota keluarga di Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, yang terpaksa putus sekolah.

Di usianya yang mestinya kelas 12 SMA, Abi Arfiansyah terpaksa tetap berada di rumah. 

Yang membuat Reni Astuti kaget adalah, keluarga ini takut menyekolahkan anaknya karena merasa yakin tidak mampu membayar biaya sekolah.  

Keluarga itu adalah keluarga Khusnul Afwar.

Abi Arfiansyah sehari-hari membantu orangtuanya kerja serabutan bersama satu adiknya.

"Saya menemui Abi dengan penuh empati. Saya bisa merasakan, setiap hari dia hanya bisa menatap anak seusianya berangkat dan pulang sekolah. Saya terharu," kenang Reni Astuti saat ditemui di Kantor DPRD Surabaya, Senin (10/7/2023).

Abi yang dibesarkan bersama adiknya, tinggal di Jalan Lontar Gang Makam, Sambikerep.

Reni Astuti yang mendatangi rumah Abi merasakan betapa keluarga Afwar hidup serba terbatas. Afwar kerja serabutan dan istrinya ibu rumah tangga. 

Abi adalah potret nyata yang ada di Surabaya.

Baca juga: Komisi B DPRD Surabaya Dukung Optimalisasi Pendapatan RPH, Tahun 2023 Laba Didorong Capai Rp 2 M 

Reni Astuti mengatakan, semangat zero putus sekolah di kota ini harus digelorakan. Reni khawatir masih banyak anak-anak di Surabaya yang putus sekolah lantaran keluarga tak mempunyai biaya.

Sebelumnya juga ditemukan satu keluarga di Bulak Banteng, kedapatan anaknya putus sekolah.

Harus Zero Putus Sekolah

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk sekolah negeri jenjang SMP sudah berakhir.

Daya tampung sekolah negeri di Surabaya terbatas.

Dengan jumlah lulusan SD yang mencapai 40.000 siswa, sementara kuota SMP negeri hanya 20.000. 

"Kami mendesak agar kelurahan aktif menjemput bola. Mereka harus mendata warga miskin. Surabaya harus zero anak putus sekolah. Nol putus sekolah harus benar-benar diwujudkan," tandas Reni Astuti. 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyinggung soal visi Kota Surabaya. Yakni, Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan.

Baca juga: Reni Astuti Dorong Pemkot Surabaya Beri Insentif untuk Kader Lingkungan Bank Sampah

Dengan visi besar itu, jika masih ada anak putus sekolah, maka sangat ironis. Artinya, belum humanis.

Reni Astuti mengatakan, layanan pendidikan adalah layanan mendasar untuk warga. Apalagi sudah menjadi amanah Undang-undang Dasar dan Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Surabaya wajib belajar 12 tahun.

Lewat perda itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya wajib memperhatikan pendidikan anak-anak.

Meski tingkat SMA dan SMK saat ini dikelola Pemprov Jawa Timur, namun Pemkot Surabaya masih punya tanggung jawab.

Reni Astuti mendorong pemkot segera berkoordinasi dengan Pemprov Jatim agar bisa memastikan anak-anak di Surabaya mendapat layanan pendidikan. Layanan dasar ini harus dipenuhi.

"Harus berkoordinasi dengan pemprov. Menginisiasi pemberian bantuan untuk anak usia sekolah," urai Reni Astuti.

Seperti yang sudah dilakukan selama ini. Pemkot Surabaya berhasil menggulirkan program beasiswa pemuda tangguh untuk jenjang SMA/SMK.

Beasiswa ini diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Setiap bulan siswa berhak atas Rp 200.000 per bulan. (adv)