Wali Kota Surabaya Beri Warning Keras Pendatang Pindah KK Pakai Alamat Kos: Tak akan Dapat Bantuan

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Para pendatang yang pindah KK pakai alamat kos mendat warning dari Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Eri Cahyadi menyatakan mereka tidak akan mendapatkan bantuan apapun.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkap banyaknya warga pendatang yang baru-baru ini pindah alamat ke KTP Surabaya.

Beberapa di antaranya menggunakan alamat rumah kos/rumah kontrak.

Wali Kota Eri mengatakan, warga pendatang tersebut selanjutnya menjadi tanggungjawab pemilik kos. Apalagi jika warga pendatang tersebut merupakan warga kurang mampu yang memang membutuhkan bantuan.

"Jadi yang punya alamat, kalau nanti alamatnya dipakai, maka ke depannya pemilik alamat itu membuat surat pernyataan. Isinya, akan membantu biaya pendidikan, kesehatan, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh yang menumpang," kata Wali Kota Eri di Surabaya.

Menurutnya, strategi menggunakan alamat kos atau pun rumah kontrak banyak digunakan warga pendatang untuk memenuhi syarat pindah Kartu Keluarga (KK).

Baca juga: Entaskan Kemiskinan di Surabaya, Wali Kota Eri Cahyadi Ajak Tenant Investor SIER Bersinergi

Di antaranya, memiliki tempat tinggal.

Berdasarkan temuan, banyak warga yang beralasan pindah KK demi yang bersangkutan mendapatkan intervensi dari Pemkot Surabaya.

Di antaranya, pendidikan gratis, akses kesehatan, hingga pekerjaan dari Pemkot.

"Bahkan, ada yang satu domisili hingga 40 KK (Kartu Keluarga). Makanya itu sekarang kita adakan cleansing data itu," katanya.

Wali Kota menerangkan, bahwa anggaran Pemkot terbatas. Apabila jumlah penduduk, khususnya dari kalangan kurang mampu meningkat, maka kecil kemungkinan bantuan bisa merata atau tepat sasaran.

"Kalau orang luar Surabaya yang belum setahun minta dibantu, terus wargaku yang (tinggal) tahunan gimana? Itulah hal-hal yang harus saya pikirkan," kata pria kelahiran Surabaya ini.

"APBD yang saya dapat adalah pajak dari Kota Surabaya, yang bayar pajak ya orang Surabaya. Jadi muternya harus (untuk warga) Surabaya dulu, baru yang lain," lanjut mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.