Keterlibatan Masyarakat Jadi Kunci, Pemilih Didorong untuk Turut Awasi Pemilu 2024

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi poin penting untuk memastikan Pemilu 2024 berlangsung dengan sukses dan berkualitas.

Tidak hanya menjadi pemilih, masyarakat juga diharapkan menjadi pemantau masing-masing agar menutup peluang pelanggaran. Peran masyarakat menjadi kunci. 

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Timur, Dwi Endah Prasetyowati menyebut, partisipasi masyarakat penting, selain integritas dan profesionalitas penyelenggara pemilu.

Dia mengatakan, hal tersebut menjadi penentu kesuksesan pesta demokrasi lima tahunan mendatang. 

"Untuk menjaga demokrasi tidak hanya kami, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Seluruh elemen punya tanggung jawab," kata Dwi Endah Prasetyowati di Studio Tribun Jatim Network, di Surabaya, Rabu (9/8/2023). 

Ulasan ini disampaikan Dwi Endah Prasetyowati saat berbicara dalam agenda Talkshow Politik Tribun Series bertema 'Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Menuju Pemilu Berkualitas'.

Selain Dwi Endah Prasetyowati, talkshow ini juga dihadiri oleh Fauzin, akademisi dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM). 

Dwi Endah Prasetyowati memastikan, Bawaslu Jatim terus memelototi setiap tahapan pemilu. Namun, dia menyadari pengawasan butuh sinergi berbagai pihak.

Sebab, sumber daya manusia (SDM) pengawas memiliki keterbatasan. Terlebih luasnya cakupan wilayah.

Baca juga: Hanya 85 Persen Bacaleg di Ponorogo Memenuhi Syarat Ikut Pemilu 2024, KPU Ungkap Nasib Sisanya

Selain kerja sama dengan stakeholder terkait, pengawasan masyarakat menjadi hal penting. 

Terkait dugaan pelanggaran, Dwi Endah Prasetyowati menjelaskan, terdapat dua jenis.

Pertama, temuan yang merupakan hasil pengawasan dari pihak Bawaslu. Sementara yang kedua adalah laporan masyarakat.

"Kalau laporan itu, berarti juga dilihat bahwa kesadaran masyarakat dan peduli terhadap demokrasi kita meningkat," ungkapnya. 

"Namun, terkadang temuan juga berasal dari informasi masyarakat," tambah Dwi Endah Prasetyowati dalam talkshow yang dipandu oleh Mujib Anwar, Manajer Editor Online Tribun Jatim Kompas Gramedia. 

Lebih jauh, salah satu dari bagian pengawasan yang dilakukan adalah dengan melakukan pemetaan titik kerawanan.

Baca juga: Baliho Caleg dan Bendera Partai Mulai Bertebaran Jelang Pemilu 2024, Bawaslu Surabaya Surati Parpol

Bawaslu bersama pihak kepolisian memetakan wilayah mana saja dengan potensi kerawanan masing-masing. 

Misalnya, di kawasan Madura.

Kerawanan yang dinilai adalah potensi money politics dan sebagainya. Sementara kerawanan dalam hal netralitas aparatur sipil negara (ASN) dipetakan rawan di daerah tapal kuda.

Dwi Endah Prasetyowati menegaskan, masyarakat memiliki peran penting untuk memastikan pemilu sukses berkualitas. 

Untuk mendorong hal itu, dia menjelaskan, Bawaslu memiliki berbagai terobosan yang dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Di antaranya, gerakan Kampung Tolak Money Politic dan bekerja sama dengan desa.

Baca juga: PBB Jatim Kompak Siap Menangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024, Tegaskan Dukung Tanpa Syarat

Tidak hanya di tingkat provinsi, namun juga dilakukan oleh jajaran di kabupaten/kota. 

Begitu pula ada program Kader Demokrasi. Yakni, program yang gencar di seluruh kabupaten dengan sifat sukarela. Siapapun yang bergabung diterima dengan baik oleh Bawaslu. Kemudian juga ada yang MoU dengan perguruan tinggi maupun ormas. 

Lantas juga terdapat Gerakan Masyarakat Pengawas Partisipatif atau Gempar.

"Mudah-mudahan terobosan-terobosan ataupun kerja-kerja itu, bisa merangkul semua masyarakat untuk semua menjaga demokrasi ini," jelas mantan Komisioner Bawaslu Jember ini. 

Pengawasan masyarakat bisa dilakukan pada tahapan pengumuman Daftar Calon Sementara atau DCS yang akan digelar dalam waktu dekat.

Sebagai bagian dari proses pencalegan, tahapan DCS memang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan. 

Baca juga: Hasil Survei Capres 2024 Versi SPIN, Prabowo Unggul, Anies di Posisi ke-3 setelah Ganjar: Awal Nih

Endah, sapaan Dwi Endah Prasetyowati, kembali menegaskan, sinergi dengan berbagai pihak itulah yang akan menjadi penentu kesuksesan Pemilu 2024 mendatang. Sinergi itu penting untuk menjaga Jawa Timur tetap aman. Sekalipun, sebelumnya Badan Intelijen dan Keamanan Polri menyebut Jawa Timur termasuk daerah yang paling rawan kamtibmas jelang pemilu.

Dengan sinergi dan koordinasi dengan semua pihak, Bawaslu Jatim optimistis gelaran pemilu bisa berjalan damai.

"Sosialisasi dengan berbagai lini tetap kita lakukan. Paling tidak, komunikasi terus kami lakukan," tambahnya. 

Sementara itu Akademisi dari UTM, Fauzin menjelaskan, pihaknya mengamati dari dua kali pemilu sebelumnya selalu terdapat kenaikan temuan yang dilakukan Bawaslu.

Secara nasional, pada Pemilu 2014, Bawaslu dalam laporannya menyebut terdapat 5.000 lebih temuan pelanggaran. 

Lalu, pada Pemilu 2019, Bawaslu memiliki temuan dengan angka hingga 15 ribu sekian. Hal tersebut sebagai gambaran mengenai kinerja Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu.

"Secara normatif Bawaslu itu kan secara garis besar kerjanya dua. Pertama, melakukan pencegahan, kemudian yang kedua adalah penindakan," urainya. 

Fauzin berpandangan, pengawasan di setiap tahapan pemilu harus dilakukan lantaran potensi kecurangan maupun pelanggaran bisa saja terjadi.

Dia mengatakan, penyelenggara perlu terus mendorong agar partisipasi masyarakat salah satunya sebagai pengawas terus dilakukan. Semua didorong tidak saja jadi pemilih, namun juga pemantau. 

Hal itu dinilai penting lantaran besarnya jumlahnya wilayah sekaligus besarnya jumlah DPT di Jawa Timur.

"Tentu, penyelenggara pemilu harus mendorong itu, tentu dengan memberikan pendidikan bagi pemilih yang cukup memadai. Agar mereka tumbuh kesadaran untuk peduli," tambahnya. 

Di sisi lain, sosialisasi perlu terus dilakukan. Apalagi, dia menilai antusiasme masyarakat terhadap pemilu belum begitu tampak, sehingga perlu terus digenjot.

Fauzin mengutip hasil salah satu lembaga survei periode Juli 2023, bahwa tingkat partisipasi baru di angka sekitar 63 persen. 

Angka itu didapat dari pertanyaan apakah akan berangkat ke TPS untuk mencoblos pada 14 Februari 2024.

"Sehingga seluruh pihak perlu kerja yang serius lagi. Agar sosialisasi terus ditingkatkan, sehingga kesadaran bahwa satu suarapun akan menjadi penentu," tandasnya.