Tidak Ada Sanksi, Larangan ASN Tulungagung Gunakan Gas Elpiji 3 Kg Dinilai Tak Efektif

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, David Yohanes

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo telah mengeluarkan larangan aparatur sipil negara (ASN) untuk menggunakan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi.

Dalam surat edaran yang dibuatnya, bupati menegaskan larangan ini berlaku untuk pegawai dengan status pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Gas elpiji warna hijau itu diperuntukkan warga miskin, PNS dan PPPK tidak termasuk di dalamnya.

“Elpiji bersubsidi bagi masyarakat miskin, ASN semestinya menggunakan gas nonsubsidi,” ujar Maryoto Birowo.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori menilai, larangan bupati tidak berlaku efektif.

Menurut politisi Partai Golkar ini, sampai kini masih banyak ASN yang menggunakan gas elpiji 3 kg.

Ia melihat tidak adanya sanksi dalam edaran bupati membuat para ASN berani untuk tidak patuh pada imbauan itu.

“Sebenarnya kalau mau efektif harus ada sanksinya. Tanpa sanksi larangan itu tidak efektif berlaku,” ujarnya, Jumat (18/8/2023).

Baca juga: Gas Elpiji 3 Kg di Kediri Langka, Mas Dhito Sidak Agen dan Pangkalan, Temukan yang Tak Tepat Sasaran

Asrori menambahkan, para ASN sudah sangat nyaman menggunakan gas elpiji 3 kg bersubsidi.

Gas ini sangat banyak tersedia dan mudah diakses di warung-warung.

Karena itu, butuh upaya paksa jika berniat melarang para ASN beralih ke gas nonsubsidi.

“Coba saja Dinas Perindustrian dan Perdagangan menelusuri, apakah para ASN masih pakai gas bersubsidi atau tidak. Yakin saya masih banyak yang pakai,” tegas Asrori.

Lebih jauh Asrori mengatakan, memang ada imbauan di tabung jika gas tersebut hanya untuk warga miskin.

Baca juga: Tinjau Pangkalan Elpiji di Kota Batu, Khofifah Tegaskan Gas Melon Hanya untuk Masyarakat Miskin

Namun ternyata gas ini dijual dengan bebas, siapa saja bisa membelinya.