Warganya Menderita Rumah Hancur Terdampak Gempa, 2 Kades Malah Ambil Jatah Dana: Terang-terangan

Ia mengatakan, pihaknya akan segera memintai keterangan kepada para kontraktor maupun aplikator, terkait maraknya pungli yang dilakukan saat pencairan gempa bumi.

“Dari situ kita akan kroscek saat pencairan diminta berapa, dan apa saja siapa saja yang meminta,” katanya.

Baca juga: Buntut Panjang Ibu Gresik Ngamuk ke Kapolri Imbas Anak Gagal Ujian SIM 13 Kali, Isu Pungli Disorot

Ia mengungkapkan, secara sistem pembangun secara mandiri itu bukan rakyat yang membangun sendiri, namun seolah-olah masyarakat membangun sendiri tapi dibangun oleh Aplikator.

“Ada Kontraktor ini ada yang dibawa oleh oknum Ormas, oknum RT, oknum Kades, dan disitulah yang teriak pencairan bukan murni untuk rakyat tapi oknum ini membawa kontraktor supaya dapat kerjaan, kan rakyat suruh cepat pencairan nanti diserahkan ke kontraktor ini dengan imbalan-imbalan itulah yang sekarang kita ungkap,” katanya.

Dia menambahkan, dalam setiap pencairan pihak kontraktor yang mengerjakan pembangunan rumah memberikan sejumlah uang ke Ormas sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per unit.

“Bahkan ada juga yang menyampaikan di salah satu des di Kecamatan Cugenang oknum Kadesnya meminta uang sebesar Rp 2,5 juta per satu unit. Dengan adanya pungli ini kita tidak akan tinggal diam," kata dia.

Baca juga: Siswa Ngaku Dipalak Rp2,4 Juta, Dugaan Pungli Dana Hibah di SMKN 1 Purworejo Viral, Ada Kuitansi

Beberapa waktu lalu juga viral, seorang Kades yang nikahi istri kelima dengan dana hasil korupsi.

Mantan kepala desa (kades) yang terjerat korupsi di Banten tersebut mengakui perbuatannya.

Mantan Kades di Banten yang telah memiliki empat orang istri itu hendak menikah untuk kelima kalinya.

Ternyata, Aklani si mantan kades di Banten menikah dengan menggunakan dana korupsi.

Bahkan demi memenuhi kebutuhan pribadi dan memperkaya dirinya itu, sang kades sampai tak memberikan jatah gaji bagi staf desanya.

Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Aklani, mantan Kepala Desa (Kades) Lontar, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, telah korupsi anggaran dana desa tahun 2015-2021 senilai Rp 925 juta.

Jaksa menyebut bahwa uang hasil korupsi itu dipakai terdakwa untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam.

Aklani juga menafkahi 4 orang istri dan 20 orang anak.

"Secara melawan hukum telah mencairkan anggaran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah serta Bantuan Keuangan Provinsi pada Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2020," kata Jaksa Subardi saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor Serang, Senin (31/7/2023), seperti dikutip Tribun Jatim dari Kompas.com