Beban Pajak Dinilai Tinggi, Politisi PDIP Berharap Kajian Ulang, Singgung Zaman Belanda

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Januar

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Banyaknya beban pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dinilai membuat masyarakat merasa terbebani.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Timur, Edi Tarmidi Widjaja yang juga Bakal Caleg DPRD Kota Surabaya Dapil 5, saat mendapatkan wadulan masyarakat terkait pajak.

“Banyak sekali masyarakat yang wadul ke saya terkait pembayaran pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan,” kata Edi Tarmidi Widjaja di Surabaya, Sabtu (30/9/2023).

Menurut Edi Tarmidi Widjaja, masyarakat mengatakan, selama ini warga terbebani dengan adanya pajak yang diadopsi sejak zaman Belanda.

“Masyarakat merasa terbebani dengan adanya PBB yang diadopsi sejak zaman kolonial Belanda,” ujarnya.

Edi mengatakan, masyarakat di kalangan menengah ke bawah sangat berpotensi merugi dengan adanya pembayaran PBB.

“Bicara masalah pajak, dari kalangan masyarakat yang menengah ke bawah sangat berpotensi rugi adanya PBB, karena faktor ekonominya,” tutur Edi.

Pihaknya berharap, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera memikirkan permasalahan pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan.

Baca juga: PDI Perjuangan Akan Bangun Gedung Perjuangan Rakyat Pancasila di Dekat Museum SBY ANI Pacitan

“Harapan kami, pemerintah harus mengkaji ulang permasalahan pajak, seperti PBB,” tegasnya.

Selain keluhan lainnya, Edi menemukan keluhan yang vital seperti pajak yang harus menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah.

“Sangat disayangkan jika masyarakat terbebani dengan adanya beban pajak,” tandasnya.

Edi menambahkan, pemerintah tidak harus mengambil dari Pajak Bumi dan Bangunan ke rakyat untuk menggaet anggaran pendapatan.

Baca juga: Siap-siap, DJP Jatim Bakal Sita Aset Penunggak Pajak, Mulai dari Kendaraan hingga Bangunan

“Pemerintah tidak harus dari PBB, untuk mendapatkan pendapatan,” jelasnya.

Edi menyebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah seharusnya bisa mengelola semaksimal mungkin pendapatan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Pemerintah pusat maupun daerah kan bisa mengelola semaksimal mungkin BUMN atau BUMD untuk mendapatkan pendapatan. Jadi tidak harus menjerat rakyat melalui PBB,” tegas Edi kembali.

Pihaknya menyarankan untuk pajak ditiadakan, seperti halnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Saran kami ya harus dikaji ulang, bila perlu dihapus. Dan bertahap dari mulai seberapa luasnya bangunan, sehingga ringan,” terang Edi.

Baca juga: PDIP Jatim Yakini Jokowi Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, Etalase Kesuksesan Partai

Menurutnya, negara yang merdeka itu tidak membebani rakyatnya dari hasil keringat rakyat.

“Maksudnya jangan memajak rakyat dengan cara seperti itu. Kasihan rakyat, katanya kita sudah merdeka tapi masih berpedomanan pada zaman kolonial Belanda,” jelas Edi.

Pihaknya mengaku siap membantu menyuarakan hak rakyat dalam urusan apapun, terutama pajak.

“Kami siap menyuarakan hak rakyat, kasihan sekali rakyat kita jika aspirasinya tidak tersampaikan. Apalagi ketika sudah disuarakan tapi tidak ada respon, ini bagian dari membebani rakyat secara versi zaman kolonial,” pungkasnya.