DPRD Surabaya Siap Sahkan APBD 2024 saat Hari Pahlawan, Temuan dari Reses Jadi Pembahasan RAPBD

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Faiq Nuraini

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sebanyak 50 Anggota DPRD Kota Surabaya baru saja selesai melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, awal pekan lalu sampai awal pekan ini.

Para legislator itu bertemu warga masyarakat di daerah pemilihannya dan menyerap beragam aspirasi pembangunan di Surabaya melalui reses. 

Setelah ini, DPRD akan membahas Rancangan APBD (RAPBD) 2024 bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Direncanakan, APBD 2024 bisa ditetapkan pada 10 November 2023, bertepatan dengan Hari Pahlawan. 

”Isu-isu yang muncul dan juga permasalahan ketika penjaringan aspirasi masyarakat akan menjadi bagian penting dalam pembahasan APBD tahun 2024. Para legislator akan membahas bersama Pemerintah Kota Surabaya,” kata Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono, Senin (16/10/2023). 

Selama penjaringan aspirasi, anggota Dewan juga blusukan keluar masuk kampung melakukan inspeksi di lapangan. Mereka mengecek temuan masalah yang disampaikan warga masyarakat.

Seperti masalah pembangunan sarana dan prasarana kampung, masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur pemukiman, atau penangangan sosial lainnya.

Baca juga: DPRD Surabaya Berbagi Ceria Santuni Anak Yatim, Adi Sutarwijono: Jaga Keamanan Kampung Bersama

Curhat Warga 

Sementara itu, Ketua DPRD Adi Sutarwijono turun di kampung-kampung di kawasan Kecamatan Rungkut, Wonocolo, Gununganyar, Sukolilo, Tenggilis Mejoyo, Mulyorejo dan Kecamatan Bulak. Wilayah tersebut merupakan daerah pemilihan (dapil) Adi.

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) ini menjaring berbagai usulan pembangunan dari para pengurus kampung, kalangan penggerak kegiatan perempuan dan anak, karang taruna, dan warga masyarakat yang lain.

Di kampung Kali Rungkut, alumnus FISIP Unair ini bertemu dengan pengurus kampung. Ia mendapat curhat soal perbaikan jalan berupa pavingisasi.

“Jalan ini belum dipaving. Posisinya lebih rendah dari jalan di sekitarnya. Sehingga kalau hujan, pasti kebanjiran. Tahun 2019 lalu, sudah kami usulkan. Tapi belum dikerjakan sampai sekarang. Apalagi sebentar lagi musim hujan,” kata Nanik, Ketua RW di pemukiman itu.

Jono, seorang pengurus kampung juga mengadukan saluran sungai yang sudah lama tidak dikeruk, sehingga mengalami pendangkalan. “Mohon segera ditangani, karena saluran ini menampung air dari berbagai tempat,” ujar Jono.

Adi Sutarwijono menyanggupi untuk segera menangani apa yang menjadi komplain dari warga. “Dengan melihat langsung di lapangan, kita bisa mencek langsung apa saja yang perlu dibenahi. Ini bagian dari fungsi pengawasan legislatif,” tegas Adi Sutarwijono

Kebijakan Bangun Kota dari Aspirasi Warga