Reaksi eks Presiden Indonesia Terkait Putusan MKMK, Megawati Tegaskan Pemilu 2024 Tak Boleh Curang

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyoroti dinamika politik belakangan ini utamanya pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). Secara khusus, Megawati pun menegaskan kecurangan Pemilu tak boleh terjadi pada Pemilu 2024. 

Belum lama ini, MKMK mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Anwar dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik atas uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres. 

Menurut Megawati, keputusan MKMK telah memberikan cahaya terang di tengah kegelapan demokrasi. Penegasan tersebut disampaikan Megawati dalam pernyataan publiknya di kanal youtube resmi PDI Perjuangan, Minggu (12/11/2023). 

"Keputusan MKMK tersebut menjadi bukti bahwa kekuatan moral politik kebenaran dan politik akal sehat tetap berdiri kokoh meski menghadapi rekayasa hukum konstitusi," kata Megawati. 

Presiden RI ke-5 itu mengaku sangat prihatin mengapa hal tersebut bisa terjadi pada MK sebagai lembaga pengawal konstitusi. Megawati pun bercerita bagaimana kelahiran MK, bahwa memiliki tugas berat dan penting dalam mengawal konstitusi. 

Baca juga: Tak Lagi Ketua MK, Anwar Usman Sebut Jabatan Milik Allah, Ikuti Putusan MKMK Tak Adili soal Pemilu

Menurut Megawati, Mahkamah Konstitusi harus bermanfaat bukan bagi perorangan. Tapi, harus bermanfaat bagi rakyat bangsa dan negara. Megawati pun mengucapkan terimakasih kepada Jimly Asshiddiqie Ketua MKMK yang merupakan Ketua MK pertama. 

"Saya sangat berterimakasih atas segala konsistensinya selama ini," ungkap Megawati. 

Lebih jauh, Megawati menyatakan apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi belakangan ini menyadarkan dirinya bahwa manipulasi hukum kembali terjadi akibat praktik kekuasaan yang telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. 

Megawati pun mengajak seluruh masyarakat untuk terus mengawal Pemilu 2024 sebagai ajang mendapatkan pemimpin Indonesia terbaik ke depan. Dia menegaskan, rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. 

"Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan, hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia," ungkap Megawati. 

Penegasan itu kembali diulang Megawati. Bahwa mengawal Pemilu harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. "Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi," tukasnya.