Guru di Meratus Malah Digaji Cuma Rp 200 Ribu Per Bulan, Baru Tahun Depan Naik Tipis: Dicukup-cukupi

TRIBUNJATIM.COM - Peringatan Hari Guru Nasional di Indonesia malah memperlihatkan mirisnya kondisi guru di berbagai daerah.

Setelah viral guru ngaji SD di Jakarta diberikan gaji Rp 300 ribu meski dalam kwitansi dihargai Rp 9 juta kini ada pula gaji guru di Meratus yang juga tak sejahtera.

Sabtu (25/11/2023), Hari Guru Nasional diperingati untuk ke-78 kalinya.

Kendati demikian masih banyak guru yang belum mendapatkan upah memadai.

Tentu saja mereka bukan aparatur sipil negara (ASN).

Ini seperti yang dirasakan Melda Wati, guru honorer di SDN Batu Ampar, Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin .

“Per bulan, terima Rp 200 ribuan. Cukup tidak cukup, ya dicukup-cukupkan saja,” ucapnya usai mengikuti upacara Hari Guru Nasional di Lapangan Sirang Pitu, Desa Miawa, Piani, seperti dikutip Tribun Jatim dari Banjarmasinpost

Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) ini mengaku telah mengajar setahun lebih di sekolah di lereng Pegunungan Meratus itu.

Setiap hari lulusan UIN Antasari Banjarmasin pada 2020 ini harus menempuh perjalanan sejauh lima kilometer dengan sepeda motornya untuk menuju sekolah.

Baca juga: Nestapa Guru Madura Cuma Dapat Gaji Rp 400 Ribu, Ngaku Upahnya Dipotong Sejak 2022: Melenceng

Jalan berbatu dan menanjak menjadi tantangan tersendiri.

Terlebih saat becek akibat hujan.

Meski demikian, perempuan berusia 25 tahun ini mengaku tetap menikmati profesinya.

Menurutnya, berbagai kemudahan menjalankan program dan dukungan dari kawan-kawan seprofesi di sekolah membuatnya tetap bergairah mengajar.

“Untuk tambahan, saya juga ngajar di TPA setiap sore,” imbuh Melda yang mengikuti seleksi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun ini.

Terpisah Ketua Persatuan Guru Repubik Indonesia (PGRI) Kalsel M Hatta mengharapkan kesejahteraan guru terus diperhatikan pemerintah daerah, tidak terkecuali di Tapin.

“Di antaranya jangan sampai memutus tunjangan fungsional guru. Karena ada wacana seperti itu,” katanya.

Pj Bupati Tapin Muhammad Syarifuddin menyatakan konsisten dalam memberikan kesejahteraan guru.

“Kami sudah saling koordinasikan untuk kesejahteraan guru ini, terlebih lagi bagi yang tenaga kontrak dan semacamnya,” ucap Syarifuddin.

Dikatakannya, pada 2023 alokasi anggaran untuk pendidikan ditingkatkan menjadi 23 persen meski itu sudah termasuk tunjangan dan gaji.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kotabaru H Selamat Riyadi mengatakan tenaga pendidik di kabupaten ini didominasi guru bukan pegawai negeri sipil (PNS).

Sebagian besar adalah PPPK dan guru honorer.

Dia mengatakan banyak guru PNS pensiun dan meninggal dunia.

Mereka digantikan PPPK.

“Tapi secara kualitas kami tetap menjaga dengan berbagai cara,” ujarnya.

Selamat pun memaparkan Kotabaru dengan 22 kecamatan memiliki 21 TK pembina dan lebih dari 100 TK swasta.

Untuk sekolah dasar negeri dan swasta sekitar 263.

Sedangkan sekolah menengah pertama sebanyak 58 negeri/swasta.

Baca juga: Sempat Nangis Motor Hilang, Soleh Driver Ojol Kini Semringah Dapat 2 Motor Baru: Orang Baik Bantu

Menyoal kelas jauh atau sekolah di daerah terpencil, menurut Selamat, tidak banyak.

Seperti SD Muara Uri di Kecamatan Hampang memiliki kelas di daerah Hulu Sampanahan dan Juhu.

“Seperti SMP dulu ada di Rampa Cengah, sekarang sudah di negerikan. Jadi kelas jauh tidak terlalu banyak,” tandasnya.

Mengenai gaji gurunya, Selamat menyatakan pemkab memperhatikannya.

“Karena mereka guru non-PNS kami bantu dengan insentif dan tunjangan terpencil khusus guru-guru bertugas di kelas jauh. Alhamdulilah tahun depan insentif dinaikan dari Rp 858 ribu, tahun depan Rp 1,5 juta,” pungkas Selamat.

Ketua PGRI Kotabaru Bun Yani menyatakan bersyukur adanya peningkatan honor atau tunjangan bagi guru.

“Itu pun kami PGRI terus berjuang mengangkat atau menyetarakan nasib mereka melalui PPPK. Tahun ini kuotanya 125, InsyaAllah tahun depan ditingkatkan lagi dari tahun ke tahun. Sehingga diharapkan berstatus PPPK,” ucapnya.

Baca juga: Bu Guru Paksa Anak SD Melayaninya hingga Hamil, Buat Fitnah saat Dilaporkan Wali Murid: Merasa Sakit

Terungkapnya kasus guru SD digaji Rp 300 ribu sebulan menjadi sorotan publik.

Fakta soal gaji guru SD yang tak layak itu terungkap saat Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia ( Forgupaki ) melakukan audiensi ke DPRD DKI Jakarta, Rabu (22/11/2023).

Satu di antara guru yang mendapat gaji tersebut mengajar agama Kristen di SDN Malaka Jaya 10, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Meski berstatus honorer, guru tersebut masuk full dari pukul 6.30 WIB sampai 15.00 WIB selama lima hari dalam sepekan untuk mengajar para siswi beragama Kristen di sekolah itu.

Yang janggal adalah, guru itu mengaku telah menandatangani surat kwitansi bersama kepala sekolah mengenai upah dirinya selama mengajar.

Dalam kwitansi itu, tertulis nominal Rp 9 juta.

Padahal ia hanya menerima upah Rp 300 ribu per bulan.

"Jadi informasi yang saya terima bahwa guru itu saat tanda tangan terlihat ada nominal upah senilai Rp 9 juta, tapi pas dia terima hanya Rp 300 ribu," kata Ketua Umum Forgupaki, Abraham Pellokila saat dihubungi, Jumat (24/11/2023).

Abraham mengatakan, guru honorer itu sempat memfoto kwitansi pembayaran yang ditandatanganinya.

Baca juga: Kantornya Bau Akibat 20 Ton Sampah Dibuang Petugas Kebersihan, Pj Bupati Ungkap Masalah Gaji

Dalam kwitansi itu dituliskan upah senilai Rp 9.283.708 untuk upah bulan Juli-Agustus.

"Namun dia memang fotonya diam-diam, jadinya tidak terlihat full kwitansinya," kata Abraham.

Abraham mengatakan di Jakarta masih banyak guru honorer dalam organisasinya yang memang diupah sangat rendah.

Di beberapa SDN di Jakarta Selatan, juga ada guru honorer agama Kristen yang diupah Rp 500 ribu.

Menurut Abraham, nominal upah bagi para guru honorer memang merupakan kewenangan dari pihak kepala sekolah.

"Untuk ukuran hidup di Jakarta, Rp 300 ribu per bulan itu cukup untuk apa? tapi ya begitulah kenyataanya, gaji mereka suka-suka kepala sekolahnya saja," tutur Abraham, dikutip TribunJatim.com dari TribunJakarta.

Baca juga: Gaji Diduga Dipotong Kepsek, Pilu Guru di Sampang Madura Hanya Terima Upah Rp400 Ribu Sebulan

Abraham menuturkan pihaknya sebenarnya sudah lama mengutarakan keluhan para guru honorer itu ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Namun selama itu pula, tak pernah ada hasil yang didapat.

Hal ini akhirnya membuat Forgupaki memutuskan untuk beraudiensi dengan Komisi E DPRD DKI yang menangani bidang pendidikan.

"Terpaksa kami naik ke Komisi E supaya kesejahteraan para guru honorer ini diperhatikan," kata Abraham.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Ima Mahdiah meminta Disdik untuk mengusut kasus yang dialami guru honorer agama Kristen di SDN Malaka Jaya 10 itu.

Menurutnya, jika praktik semacam itu memang benar terjadi di SDN Malaka Jaya 10, maka kepala sekolah harus bertanggungjawab.

"Kepala sekolahnya harus diganti itu kalau kejadian kayak begini. Ga ada ampun lagi (kejadian) di SD Malaka Jaya 10," kata Ima dalam rapat.

Ima pun menyoroti penggunaan anggaran pada Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang digelontorkan cukup besar oleh Pemprov DKI tiap tahunnya jika upah guru honorer masih tidak layak.

Menurut Ima, para guru honorer bisa dibiayai oleh dana BOP atau BOS agar kehidupan mereka sejahtera.

"Ini harus diaudit nih (dana BOP dan BOS), jangan sampai nanti bahasanya ga ada uang, padahal uang miliaran yang diturunin untuk BOP BOS," kata Ima.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com