Balai RW Bisa untuk Urus Apa Saja, Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah: Efektif Atasi Stunting

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah mendorong agar Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meningkatkan efektivitas layanan kepada masyarakat. Tidak hanya cepat, layanan yang efektif dan efisien menjadi dambaan bersama. Namun layanan yang mendekat dengan warga adalah impian.

Salah satu impian yang sudah menjadi kenyataan adalah tengah berjalannya layanan paling mendekatkan kepada masyarakat hingga kampung-kampung. Saat ini, hampir semua Balai RW di Surabaya bisa digunakan untuk melayani urusan apa pun kebutuhan warga.

Tidak hanya layanan administrasi kependudukan (adminduk). Yakni layanan mengurus akta kelahiran, bikin KTP, KK, akta kematian, dan seluruh layanan adminduk, sudah dilayani di Balai RW. Bahkan mengurus izin mendirikan bangunan (IMB) juga bisa dilayani di balai-balai kampung ini.

"Apresiasi untuk percepatan layanan yang mendekatkan ke masyarakat ini. Kami juga terus mendorong agar semua balai RW di Surabaya bisa menjadi kantor kedua Balai Kota untuk warga. Mengurus apa pun cukup di balai RW," kata Laila Mufidah, Senin (11/12/2023).

Dari total 1.360 Balai RW di seluruh Kota Pahlawan, sebanyak 1.182 tengah direnovasi atau direvitalisasi. Namun, Laila yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta agar revitalisasi gedung balai pertemuan itu dibarengi dengan semangat peningkatan kinerja aparatur Pemkot di semua tingkatan untuk lebih melayani warga.

"Yang utama sebenarnya bukan revitalisasi gedungnya menjadi representatif dan nyaman. Tapi semangat aparaturnya melayani warga. Surabaya tidak boleh ada lagi istilah klasik, kalau mudah harus dipersulit. Tidak boleh lagi mindset seperti ini," tandas Ketua Perempuan Bangsa Surabaya ini.

Laila mengisahkan saat dirinya ikut meresmikan Balai RW III Kendangsari, Kecamatan Tenggilis. Balai pertemuan ini tidak hanya mirip perkantoran, tapi juga bikin betah. Sampai-sampai Laila dibuat kaget menemukan Lurah Kendangsari berlama-lama di Balai RW tersebut. 

"Lurah Pak Whisnu emoh mulih karena Balai RW-ne nyaman. Dia juga pengen persoalan warganya bisa tuntas di balai-balai RW. Semua staf kelurahan harus menyebar memberi layanan terbaik dan tercepat untuk warga," ingat Laila.

Berdayakan Outsourcing

Pimpinan DPRD Surabaya ini sepakat dengan semangat lurah tersebut. Apalagi Laila yang juga tinggal di kelurahan yang sama kerapkali mendapatkan aspirasi dan curhatan warga terkait masalah-masalah sosial. Termasuk masalah layanan yang mendekatkan kepada masyarakat. 

Memang ada banyak aplikasi di Pemkot Surabaya, termasuk aplikasi Sayang Warga. Semua aplikasi itu semangatnya untuk memudahkan layanan. Namun belum semua warga aware dengan aplikasi. Warga di kampung masih marem dan senang jika mendapatkan layanan langung dan bertemu dengan petugas.

Bagi Laila, keberadaan Balai RW akan menjadi kantor Pemkot kedua bagi warga untuk menyelesaikan semua persoalan warga. Bahkan di kampung inilah persoalan yang sebenarnya warga bisa dilihat. Masalah otentik warga ada di setiap kampung. 

Dengan Balai RW plus staf dan petugas layanan yang standby, semua persoalan kampung akan bisa diselesaikan. Selama ini, Balai RW hanya untuk balai pertemuan. Ke depan, lanjut Laila, Balai RW harus menyelesaikan persoalan kota. Ini namanya membangun kota dari kampung. 

Perempuan berhijab ini juga mendukung semangat Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menuntaskan stunting dan kurang gizi balita Surabaya. Salah satunya, keberadaan Balai RW bisa untuk melacak dan menuntaskan persoalan bayi stunting hingg ke akarnya.

Tidak hanya staf kelurahan, komponen kampung ada RT, RW, LPMK, hingga Kader Surabaya Hebat (KSH). Tapi Pemkot juga punya ribuan tenaga outsourcing. "Para outsourcing ini harus diberdayakan untuk makin mempercepat dalam melacak persoalan warga. Termasuk mempercepat penuntasan stunting," kata Laila. 

Semua komponen kampung itu harus bergerak serentak melacak semua persoalan warga. Jangan sampai warga kampung miskin, sakit, rumah nyaris ambruk, kurang gizi, luput dari pantauan kelurahan. Balai RW harus bergerak, termasuk outsourcing memperkuat penyelesaian persoalan sosial dengan program intervensi Pemkot

Menunggu ASN Surabaya Ngantor di Balai RW 

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Laila Mufidah menunggu komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk makin mendekatkan layanan kepada masyarakat. Bahkan Wali Kota Eri Cahyadi juga membuat gebrakan dengan tidak mewajibkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja di kantor.

Salah satunya juga untuk mendorong agar para ASN itu bisa ngantor di Balai RW. Semangat Wali Kota adalah makin mendekatkan para ASN-nya untuk memberi layanan dan mendekatkan diri pada layanan publik.

"Sebagaimana hasil reses, warga senang jika semua layanan bisa tuntas di Balai RW. Selain warga memang minta balai RW direnovasi karena banyak yang tidak layak," kata Laila Mufidah, Senin (11/12/2023).

Pimpinan DPRD ini menunggu komitmen Pemkot Surabaya untuk mendekatkan ASN pada layanan publik. Laila mendukung penuh agar layanan publik makin cepat tanpa budaya birokratif. Layanan administrasi dan kependudukan (adminduk) dituntaskan di Balai RW sudah ditunjukkan Pemkot Surabaya. 

Saat ini, ribuan Balai RW di Kota Surabaya sudah tuntas direnovasi. Wali Kota Eri Cahyadi secara resmi mencanangkan bahwa balai tersebut akan menjadi pusat layanan publik. Revitalisasi Balai RW ini semangatnya untuk pergerakan masyarakat. Balai RW harus menjadi Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

Saat ini, Balai RW di Surabaya tidak hanya sebagai balai pertemuan. Kegiatan ngaji bareng juga digelar di tempat ini. Bahkan juga sudah lama menjadi pusat kegiatan belajar warga.

Balai RW juga sudah difungsikan untuk bimbel (bimbingan belajar) anak-anak usia sekolah. Tutornya dari guru Dinas Pendidikan dan mahasiswa dihadirkan.

Balai RW juga membuka layanan Sayang Warga. Operasional layanan ini mulai pukul 18.00-20.00 WIB. Semua layanan dibuka di sini. Tidak hanya layanan adminduk, ada juga layanan konseling.

Wali Kota Eri Cahyadi meminta seluruh lurah dan camat untuk lebih aktif menyelesaikan persoalan warga. Bahkan, ia juga telah meminta sejumlah Perangkat Daerah turun ke setiap Balai RW untuk mendekatkan pelayanan langsung warga