Nelangsa Gaji Tak Dibayar 3 Bulan, Guru SMP di NTB Segel Ruangan Kepsek, Korwil Gercep Turun Tangan

TRIBUNJATIM.COM - Nasib guru SMP di NTB menjadi sorotan.

Pasalnya, para guru dan staf di NTB segel ruangan kepsek atau kepala sekolah.

Alasan di balik tindakan itu pun terungkap.

Semua karena masalah gaji.

Peristiwa ini terjadi di SMPN 2 Monta Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Para guru dan staf menyegel ruangan kepala sekolah.

Hal ini bentuk protes dan kekecewaan gaji mereka belum dibayarkan selama tiga bulan.

Video penyegelan mereka pun viral di media sosial.

Baca juga: Susah Payah Ngajar 16 Tahun, Bu Siti Nelangsa Ada Guru Honorer Siluman Lolos PPPK: Kami Terzalimi

Video berdurasi 3 menit 44 detik memperlihatkan ruangan Kepsek dipaku menggunakan bilahan bambu.

Salah satu guru honorer SMPN 2 Monta, Herman mengatakan guru dan staf lainnya mempertanyakan kepada Kepsek dan bendahara sekolah namun tidak ada tanggapan.

"Gaji belum dibayar tiga bulan terhitung Oktober, November, dan Desember," keluh Herman, Rabu (3/1/2024), dikutip TribunJatim.com dari TribunLombok.

Ia melanjutkan, para guru dan pegawai lainnya juga sudah melayangkan protes melalui pesan whatshap group namun tidak menemukan titik terang.

Bulan Oktober 2023 permasalahan ini sudah dikomunikasikan.

Baca juga: SOSOK Epi, Guru Honorer yang Nangis Tak Lolos PPPK Meski Ngaku Nilainya Tinggi: Telah Dibutakan Uang

Bahkan bulan Nopember 2023, Korwil Kecamatan harus turun ke sekolah untuk menengahi permasalah ini melalui rapat dewan guru.

"Saat itu pula kepala sekolah memberikan tegas akan membayar diawal Desember ini," keluhnya lagi.

Kekecewaan para guru dan staf memuncak hingga menyegel ruangan kepala sekolah.

Namun dipastikan tidak ada fasilitas sekolah yang rusak.

"Penyegelan itu kemarin," tambahnya.

Baca juga: Tangis Guru Honorer Tak Lolos PPPK Padahal Nilainya Tinggi, Nelangsa Ngajar 13 Tahun, BKPSDM: Aturan

Hingga saat ini para guru dan staf masih menunggu karena belum ada kejelasan dari bendahara ataupun Kepsek.

Herman menyebut, Dinas Dikpora Kabupaten Bima mengutus Korwil Kecematan turun.

"Tadi malam ada respon dari dinas untuk mengutus Korwil ke sekolah guna melihat dan menanyakan secara langsung ke teman-teman," pungkasnya.

Sebelumnya, tiga guru di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Wini, di Humusu C, Insana Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengungkapkan tantangan yang mereka hadapi selama mengajar siswa di perbatasan Indonesia-Timor Leste.

Gaji yang tak dibayarkan atau terlambat dibayarkan hingga fasilitas mengajar yang terbatas tak menurunkan semangat Lukas Kolo, Frederikus Tnepu Bana, dan Aryance Paulina Thake Kolo untuk mengajar para siswa SMP N Wini.

Lukas Kolo adalah guru Bahasa Indonesia di SMP N Wini yang sudah mengajar selama satu dekade atau 10 tahun. Namun, ia baru menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Agustus 2023.

Meski sudah tiga bulan diangkat menjadi guru PPPK, Lukas Kolo masih belum menerima gajinya hingga November 2023.

“Saya terima SK tanggal 7 Agustus 2023, sampai hari ini belum terima gaji. Mungkin pemerintah masih urus, karena terlalu banyak peserta,” ungkap Lukas. 

Baca juga: Aksi Bejat Guru Ngaji Lecehkan 15 Santrinya, Dua Minggu Kabur, Bertahan Hidup di Kebun: Lihat Polisi

Ia tidak mengetahui secara pasti kapan akan menerima gaji. Sementara itu, ia menyambung hidup dengan menjadi pekerja kebun dan menjual hewan.

Bahkan, Lukas dan keluarga kecilnya sengaja tinggal di ruang perpustakaan sekolah di SMP Negeri Wini yang dialihfungsikan menjadi mes. Sebab, ia perlu menghemat biaya transportasi dari rumahnya yang berjarak 25 kilometer dari SMP N Wini.

“Pulangnya kalau ada keperluan saja. Ya kadang satu bulan sekali. Yang menginap di mes ada tiga guru, termasuk saya,” katanya. 

Ada 235 siswa siswa yang bersekolah di SMP Negeri Wini pada tahun ajaran 2023/2024. Sementara itu, total tenaga pengajar di sana berjumlah 31 guru yang terdiri dari 14 guru PPPK dan 17 tenaga honorer.

Lukas mengatakan, setiap siswa di SMP N Wini dipungut biaya Rp35 ribu rupiah setiap bulan untuk memenuhi keperluan sekolah dan menggaji guru honorer.

“Per harian dari Pemerintah Daerah (Pemda) sudah tidak ada lagi. Karena, kontrak sudah diputus untuk guru-guru. Jadi, honorer murni. Biayanya (digajinya) dari uang yang setiap siswa bayar Rp35.000 untuk guru honorer,” kata Lukas.

Baca juga: Hadiah Bu Guru Muslim dari Pj Bupati Pasuruan usai Rela Digaji Rp 300 Ribu, Bak Dapat Karma Baik

Uang tersebut, kata Lukas, khusus untuk para guru honorer, sehingga dirinya yang merupakan guru PPPK tidak menerima gaji dari uang komite.

“Karena, dari biaya komite ini harus murni ke guru yang berstatus honorer,” kata Lukas. Meski dikenakan biaya, terkadang pihak sekolah secara tersirat tidak memaksakan siswa untuk membayar. Hal ini mengingat kondisi ekonomi para orangtua siswa yang berbeda-beda.

Guru Bahasa Indonesia lainnya, Aryance Paulina Thake Kolo, mengaku setiap guru harus membeli buku referensi tambahan dari dana BOS untuk siswa.

“(Kalau ada tambahan belajar, guru) harus beli. Terkadang, buku referensinya disiapkan oleh guru, lalu mereka fotokopi,” kata Aryance.

Meski begitu, perempuan yang kini berstatus guru PPPK itu mengaku tak terpaksa menjadi guru karena merupakan panggilan jiwanya.

“Tidak terpaksa. Mungkin karena sudah profesi dan latar belakang pendidikan, panggilan jiwa. Latar belakang guru, kalau mengalami kesulitan, tetap jalankan tugas. Tetap percaya, suatu saat pasti ada kebaikan,” ucapnya.

Lain halnya dengan Frederikus Tnepu Bana (34) yang merupakan guru honorer pengajar Bahasa Inggris di SMP N Wini.

Frederikus sudah mengajar sebagai guru honorer selama 2 tahun. Lulusan Universitas Timor itu mengaku sempat telat menerima gaji selama enam bulan.

Ia mengatakan, gaji para guru honorer bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan uang komite dari siswa yang dipungut Rp35 ribu tiap bulan.

“Biasanya telat (dapat gaji). Kan 15 persen dari dana BOS dan beberapa persen dari komite. Kalau dana Bos kan bertahap. Kalau sudah cair, baru dibayar. Kalau enggak, kita nikmati saja,” ujar Frederikus.

Baca juga: Bu Guru Mengundurkan Diri setelah Paksa Anak SMP Melayaninya, Terbukti Sering Kirim Foto Tak Pantas

Menurut Aryance, pungutan Rp35 ribu kepada para siswa yang salah satunya digunakan untuk menggaji guru honorer juga terkadang tak dipaksakan oleh pihak sekolah, mengingat kondisi ekonomi orang tua siswa yang berbeda-beda.

Ia tidak mengungkapkan secara rinci berapa nominal gaji yang diterima para guru honorer. Namun dia menyebut gaji untuk guru honorer berdasarkan lamanya mengajar di SMP Negeri Wini. 

“(Yang diterima guru honorer) tergantung masa bakti. Ada yang Rp1 juta, ada yang Rp500.000,” kata Aryance.

Tak hanya telat menerima gaji, Frederikus mengaku harus membuat alat peraga karena sekolah tak memiliki laboratorium bahasa.

“Sejauh ini, kami hanya bisa pakai alat peraga. Kami kreatif sendiri untuk membuat gambar atau poster. Kami sediakan dan kami paparkan agar mereka tahu tentang apa,” tuturnya. 

Saat praktik listening atau praktik mendengarkan percakapan Bahasa Inggris, Frederikus menggunakan speaker atau pengeras suara kecil yang disambungkan ke ponsel miliknya. 

Baca juga: Enggan Meminta Maaf Setelah Aniaya Bocah Hingga Mulut Berdarah Oknum Guru Diadili, Karena Petasan

Frederikus mengungkapkan bahwa SMP Negeri Wini tak memiliki proyektor untuk mengajar. Bahkan, terkadang dirinya meminjam proyektor ke SD Katolik Wini yang tak jauh dari sekolahnya. 

“Kami kadang kalau mau pakai Infocus (merek proyektor) harus pinjam dari SD Katolik Wini. Karena kan mereka ada. Kalau ada pertemuan orangtua dan urgent, ya harus pinjam,” ujar Frederikus. 

Meski begitu, Frederikus tetap mengaku akan terus mengajar para murid karena menjadi guru adalah pilihan hatinya.

Tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk berhenti menjadi seorang guru di tengah-tengah keterbatasan tersebut. 

“(Karena profesi guru) sudah di sini,” ungkap Frederikus yang tangan kanannya memegang dada kirinya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com