Buntut Markas TNI Jadi Gudang Curanmor, TNI AD Tegas, Pengamat Militer: Ada yang Tak Terakomodasi

Seluruh kendaraan hasil curanmor itu diduga bakal dikirim ke Timor Leste. 

Dalam konferensi pers pada Senin (8/1/2024), Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Rafael Granada Baay mengatakan kasus ini bermula dari laporan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) kepada Polda Metro Jaya.

Dari kasus itu, polisi menetapkan seseorang berinisial EI yang merupakan seorang warga sipil.

Baca juga: JATIM TERPOPULER Polisi Pomdam Bongkar Sindikat Curanmor - Rekonstruksi Pembunuhan Kakek di Ponorogo

Pada Juni 2023, EI meminta bantuan kepada anggota TNI yakni Kopda AS agar dicarikan lokasi penyimpanan kendaraan yang akan dikirimkan ke Timor Leste.

Kopda AS merupakan prajurit yang bertugas di Direktorat Peralatan Angkatan Darat, Sidoarjo.

Kopda AS kemudian berkoordinasi dengan Mayor BPR yang bertugas di Gudang Balkir Pusat Zeni Angkatan Barat di Buduran, Sidoarjo.

Pada Kamis (04/1/2024), tersangka EI dibawa ke Sidoarjo dan diminta menunjukkan lokasi penyimpanan kendaraan tersebut.

Dari situ terungkap bahwa ratusan kendaraan tersebut disimpan di gudang milik TNI AD.

Setelah dicek, kendaraan-kendaraan tersebut ternyata merupakan "kendaraan bodong" yang diduga hasil curian.

Selain Kopda AS dan Praka J, TNI juga memeriksa satu anggota lainnya berinisial Praka J.

Rafael mengatakan ketiganya "bukan anggota organik Pomdam V/Brawijaya".

Gudang Balkir itu sendiri berada di bawah kendali Pusziad.

Namun lantaran lokasi kejadiannya berada di wilayah Kodam V/Brawijaya, maka penyidikannya dilakukan oleh Pomdam V/Brawijaya.

Dihubungi terpisah, Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi mengatakan sejauh mana keterlibatan ketiga anggota TNI tersebut masih didalami, "apakah sebagai penadah, penampung atau yang lainnya". "Kami akan kembangkan lagi apakah ada sindikat atau jaringan [curanmor]. Kami butuh waktu untuk menyelidiki itu," ujar Kristomei.

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menduga kasus ini adalah implikasi dari "praktik lazim komersialisasi aset militer" tanpa pengawasan yang jelas.