Wakil Ketua DPRD Surabaya Sebut Program Permakanan Bisa Tetap Ada: Kuncinya Harus Tepat Sasaran

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti mendukung kelancaran penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Permakanan.

Data penerima menjadi salah satu faktor utama dalam memperlancar program bantuan untuk warga miskin  (gakin) di Surabaya.

Peraturan Wali Kota (Perwali) harus menjangkau data gakin ini. Meski demikian, belum tentu semua penerima manfaat BLT Permakanan itu sesuai dengan harapannya.

"Boleh jadi ada warga yang tidak bisa mengelola Rp 200.000 itu menjadi permakanan. Misalnya lansia yang hidup sendiri, bisa jadi lebih tepat (berupa bantuan) permakanan," kata Reni Astuti, Rabu (17/1/2024).

Mereka yang seperti itu juga harus didengarkan. Penerima manfaat BLT yang lebih menghendaki permakanan ada baiknya tetap dipertahankan. Caranya, bisa dimasukkan dalam program Permakanan Kemensos.

Bisa juga dimasukkan dalam bantuan lain melalui dana tak terduga (DTT) dari APBD Kota Surabaya.

Baca juga: Harap BLT untuk Gakin Surabaya Tepat Sasaran, Reni Astuti: Data Kemiskinan Harus Terupdate Faktual

"Kata kuncinya memang harus tepat sasaran. Termasuk jika ada yang lebih bermanfaat berupa bantuan permakanan, ya berupa permakanan saja," ungkap Reni.

Selain itu, beralihnya permakanan menjadi BLT itu juga harus dipikirkan UMKM dan kelompok masyarakat (Pokmas) penyedia permakanan. Selama ini, penyedia hingga pengantar makanan (permakanan) ke rumah-rumah itu berhak atas upah dan penghasilan.

Setelah permakanan dialihkan menjadi BLT, tentu akan berdampak kepada mereka.

"Ini harus dipikirkan bersama. Setiap hari mereka bisa mendapatkan penghasilan. Kalau akhirnya diarahkan masuk program Padat Karya tentu butuh proses. Mari dipikirkan secara bijak," ucap Reni Astuti.