Rincian Gaji dan Tugas KPPS di Pemilu 2024, Jumlah Gajinya Naik Dibanding Pemilu 2019

Sementara yang lain mengekspresikan kegembiraan atau kekecewaan.

Tergantung jumlah yang mereka terima di tempat mereka masing-masing.

Diketahui petugas KPPS pada Pemilu 2024 yang terpilih melaksanakan pelantikan serentak, Kamis (26/1/2024).

Sebelum melaksanakan tugasnya petugas KPPS mengikuti bimbingan teknik (bimtek) yang digelar KPU setempat.

Berdasarkan jadwal, bimtek KPPS Pemilu 2024 tersebut berlangsung mulai 25-27 Januari 2024.

Dikutip dari Tribunnews.com, pada bimtek KPPS Pemilu 2024 terdapat kebijakan adanya uang saku.

Namun kebijakan uang saku bimtek KPPS Pemilu 2024 tersebut tergantung dari daerah masing-masing.

Ada sejumlah daerah yang menganggarkan uang saku sebagai pengganti uang transport untuk peserta bimtek KPPS 2024.

Besaran uang saku yang akan diterima peserta bimtek KPPS 2024 pun berbeda-beda.

Mulai dari Rp50 ribu hingga Rp150 ribu.

Uang saku tersebut nantinya akan dibagikan setelah pelaksanaan bimtek KPPS Pemilu 2024 selesai.

Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh KPU RI membalas komentar netizen soal kebijakan tersebut karena dinilai simpang siur.

Baca juga: Anggarannya Rp 15 Ribu, Peserta Pelantikan KPPS Protes Dapat Makan Tak Layak, Ketua KPU Kaget: Putus

"Ini gimana kok simpang siur katanya Pelantikan dan bimtek ada uang trasportnya? Saya daerah Kota Bekasi, kok tadi kami pelantikan gak ada. Kalau bimtek baru akan mulai baru akan mulai besok. Penjelasannya dong min," tulis seorang netizen petugas KPPS.

Komentar netizen tersebut langsung dibalas akun KPU RI.

KPU RI buka suara menjelaskan terkait kebijakan uang untuk petugas KPPS setelah pelantikan tersebut.

KPU RI menjelaskan uang transportasi untuk pelantikan sejatinya sudah disiapkan dan didistribusikan ke KPU Kabupaten/Kota.

"Seluruh KPPS yang menghadiri pelantikan dan bimtek akan mendapatkan uang transport sesuai ketentuan tergantung wilayahnya," tulis akun resmi KPU RI.

Selain itu KPU RI menjelaskan bahwa pembayaran uang transportasi tersebut dikeloloa oleh PPS di setiap desa/kelurahan.

Hal serupa juga terjadi seorang netizen di X (dulu Twitter) yang membagikan undangan bimtek KPPS 2024.

Ia diminta hadir untuk mengikuti bimtek KPPS 2024 yang digelar di sebuah hotel di Sukoharjo, Jawa Tengah.

Dalam undangan disebutkan, peserta akan mendapatkan uang transport sebesar Rp150 ribu.

Sementara itu, ada pula netizen yang membagikan rincian dana untuk bimtek KPPS 2024 untuk wilayah Sleman, DIY.

Dalam rincian disebutkan, uang transport atau uang saku bimtek KPPS 2024 dianggarkan Rp50 ribu.

Sementara untuk makan dianggarkan Rp34.300 dan snack dianggarkan Rp14.700.

Di sisi lain, ada juga netizen yang membagikan informasi, bimtek KPPS di wilayahnya akan mendapatkan uang saku sebesar Rp150 ribu.

Sementara itu, seorang petugas KPPS di Solo yang enggan disebutkan namanya mengaku belum mengetahui, apakah pada bimtek KPPS 2024 nanti, ia akan mendapatkan uang saku atau tidak.

Namun berkaca pada pelantikan KPPS kemarin, ia mendapatkan uang saku sebesar Rp100 ribu.

Sehingga ada kemungkinan pada saat bimtek, ia akan menerima nominal serupa.

Baca juga: Kecewanya Bu Lilis Sudah Lipat 2000 Surat Suara Malah Dikeluarkan & Tak Dibayar, KPU Kuak Penyebab

Sebelumnya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS di Kabupaten Sleman protes gara-gara snack pelantikan wujudnya Rp2500 padahal anggaran Rp15.000.

Snack pelantikan tersebut bahkan disebut anggota KPSS Sleman bak acara kematian, padahal anggaran 15 ribu.

Diketahui acara pelantikan KPPS digelar serentak di Kabupaten Sleman pada Kamis (25/1/2024).

Pelantikan KPPS juga serentak di Jawa Tengah, namun pelantikan KPPS di Sleman viral karena disebabkan oleh snack.

Anggota KPPS menyebut snack tersebut tidak layak, bahkan seperti snack saat acara kematian.

KPU Sleman menyebut, kejadian tersebut berasal dari kesalahan vendor atau pihak ketiga penyedia jasa konsumsi.

Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi, mengaku tahu hal tersebut pada pukul 07.30 WIB.

Ia juga kaget dengan snack tersebut karena anggaran yang disiapkan untuk pelantikan anggota KPPS yang dilakukan serentak adalah Rp15.000 hingga Rp16.000 per pack.

Menurut dia, perencanaan pengadaan snack pelantikan anggota KPPS ada di sekretariat, selaku kuasa pengguna anggaran.

Ia menjelaskan, awalnya konsumsi pelantikan akan diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat kelurahan, tetapi ada arahan tidak bisa diturunkan ke bawah.

Sehingga pada akhirnya sekretariat menunjuk vendor atau pihak ketiga.

Awalnya semua sudah dikoordinasikan, pihak ketiga juga sudah berkoordinasi dengan PPS untuk menentukan jadwal maupun tempat pelantikan.

"Setelah final, ternyata fakta di lapangan, konsumsi yang tersedia tidak layak atau konsumsi yang ada tidak memanusiakan."

"Karena dengan anggaran Rp15.000 ini, kok penyediaan konsumsinya hanya seperti itu?" ungkap dia, melansir Kompas.com.

Sekretaris KPU Sleman, Yuyud Futrama menjelaskan, pihak vendor menyatakan sanggup untuk menyediakan snack seharga Rp15.000.

"Snack seharga Rp15.000, sekitar 24 ribu KPPS dan mereka (vendor) sanggup," ucapnya di hadapan para dukuh dan KPPS, Jumat (26/1/2024).

"Dalam rapat menyatakan sanggup, dia katanya punya titik-titik yang bisa membantu di setiap kapanewon," imbuh Yuyud.

Yuyud mengungkapkan, vendor juga menyatakan siap memfasilitasi transportasi.

Termasuk untuk distribusi snack ke lokasi-lokasi pelantikan KPPS.

"Ternyata di hari-H, bapak ibu menemui sendiri snack itu seharga Rp2.500."

"Kami tahu karena mereka kami panggil, kami pertemukan dengan bapak Jogoboyo seluruh kelurahan, ternyata dia (vendor) menurunkan seharga Rp2.500," tuturnya.

Baca juga: Bu Kades Ngamuk Ayam Rp4,5 Juta Dicuri, Mbah Suyatno Tempuh Jalur Hukum: Diberi Rp1 M Pun Tak Kuakui

Dari kejadian ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman langsung mengambil langkah tegas dengan memberhentikan vendor tersebut.

"Lalu anggaran untuk bimtek hari ini dan ke depan kami turunkan ke Sekretariat PPK. Ini karena terpaksa dan saya harus menanggung risiko."

"Kalaupun saya akan dicopot jabatan saya oleh KPU RI, akan saya laksanakan," ungkapnya.

"Karena saya demi memikirkan Sleman, saya asli Sleman. Meskipun risikonya saya dicopot, saya turunkan dan hari ini kita ambil uang sekitar Rp600 juta, segera kami turunkan," imbuhnya.

Untuk snack bimtek KPPS, Yuyud menjelaskan, akan difasilitasi oleh Sekretariat PPK.

Sementara itu ia juga menjelaskan bahwa tidak ada uang transport pelantikan.

"(Uang) transport pelantikan memang tidak ada, ini dari KPU RI duitnya adanya hanya untuk pelantikan saja. Tetapi untuk besok Bimtek ada (uang) transport-nya dapat makan dan snack," bebernya.

Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi menjelaskan bahwa soal snack atau makanan ringan saat pelantikan KPPS di Sleman kemarin sudah diklarifikasi oleh KPU Sleman.

"KPU DIY kemarin sudah klarifikasi ke KPU Sleman terkait kasus itu dan KPU Sleman sudah menjelaskan, sama penjelasannya kepada kami seperti yang dijelaskan ke media dan masyarakat," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/1/2024).

Shidqi menambahkan, KPU RI juga meminta konfirmasi kepada KPU DIY terkait permasalahan makanan ringan bagi KPPS yang dinilai tak layak tersebut.

"Secara resmi tidak, tapi konfirmasi iya dan kami jelaskan, mengkonfirmasi apa yang terjadi di Sleman," ujarnya.

Ia menjelaskan kepada KPU RI bahwa vendor penyedia makanan ringan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh KPU Sleman.

"Ini akan jadi evaluasi kita, baik KPU Sleman dan KPU DIY untuk lebih hati-hati dalam memilih vendor," lanjutnya.

Dia menyebut, masalah ini akan diselesaikan dengan sebaik mungkin dan menjadi perhatian KPU DIY.

Menurut dia, KPU Sleman juga sudah memberikan sanksi kepada vendor sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini mengingat sudah ada aturannya tersendiri soal pengadaan.

"Kuasa Pengguna Anggaran akan memberikan sanksi sesuai regulasi yang berlaku," tegasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com

Informasi lengkap dan menarik lainnya di GoogleNews TribunJatim.com

Berita Artis dan Berita Jatim lainnya