Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pemilu 2024

Deretan Kampus yang Kritik Sikap Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024, di Jawa Timur Mana Saja?

Sejumlah kampus menyerukan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas sikapnya dalam Pemilu 2024.

Sekretariat Presiden
Sejumlah kampus menyerukan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas sikapnya dalam Pemilu 2024. 

TRIBUNJATIM.COM - Sejumlah kampus menyerukan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas sikapnya dalam Pemilu 2024.

Ini bermula dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyampaikan Petisi Bulaksumur pada 31 Januari 2024.

Pada, Jumat (2/2/2024), sivitas akademika UGM melalui Petisi Bulaksumur menuntut agar Presiden Jokowi kembali ke koridor demokrasi.

Sehari berikutnya, 1 Februari 2024, akademisi kampus Universitas Islam Indonesia (UII) mengeluarkan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".

Melalui pernyataan tersebut, sivitas akademika UII mengaku prihatin terhadap sikap Jokowi yang memperburuk situasi demokrasi Indonesia.

Rasa keprihatinan serupa diungkapkan oleh sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) yang menyampaikan deklarasi kebangsaan di Rotunda, UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).

Deklarasi kebangsaan yang dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo itu berisi tentang kritik mengenai situasi demokrasi Indonesia saat ini.

Kritik dan petisi pun merambat ke puluhan kampus di seluruh Indonesia hanya dalam beberapa hari terakhir.

Baca juga: Dulu Sebut Presiden Boleh Kampanye, Kini Jokowi Akui Tak akan Berkampanye: Yang Bilang Siapa

Lantas, mana saja kampus yang menyerukan kritik ke Jokowi?

Kampus yang kritik Jokowi

Berikut daftar kampus yang menyatakan sikap kritik terhadap Presiden Jokowi hingga Selasa (6/2/2024), dikutip dari Kompas.com.

1. UGM Yogyakarta pada 31 Januari 2024

2. UII Yogyakarta pada 1 Februari 2024

3. Universitas Khairun Ternate pada 1 Februari 2024

4. Universitas Andalas (Unand) Padang pada 2 Februari 2024

5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2 Februari 2024

6. Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada 2 Februari 2024

7. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada 2 Februari 2024

8. Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada 2 Februari 2024

9. UI Depok pada 2 Februari 2024

10. Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Unmuh Babel) 2 Februari 2024

11. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada 3 Februari 2024

12. Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung pada 3 Februari 2024

13. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia pada 3 Februari 2024

14. Universitas Islam Malang (Unisma) pada 3 Februari 2024

15. IPB University Bogor pada 3 Februari 2024

16. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 5 Februari 2024

17. Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta pada 5 Februari 2024

18. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada 5 Februari 2024

19. Universitas Airlangga (Unair) Surabaya pada 5 Februari 2024

20. Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta pada 5 Februari 2024

21. Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pada 5 Februari 2024

22. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 5 Februari 2024

23. Universitas Janabadra Yogyakarta pada 5 Februari 2024

24. Universitas Brawijaya (UB) Malang pada 5 Februari 2024

25. Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta pada 5 Februari 2024

26. Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ pada 5 Februari 2024

27. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada 5 Februari 2024

28. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada 5 Februari 2024

29. Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh pada 5 Februari 2024

30. Universitas Negeri Malang (UM) pada 5 Februari 2024

Presiden Jokowi saat mengunjungi Dome Balerame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (3/2/2024).
Presiden Jokowi saat mengunjungi Dome Balerame, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Sabtu (3/2/2024). (KOMPAS.COM/M. Elgana Mubarokah)

Tanggapan santai Jokowi

Dilansir dari Kompas.com, Minggu (4/2/2024), desakan agar Jokowi menjadi penyelenggara negara yang mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan jujur dan adil, hanya ditanggapi santai.

Jokowi mengatakan, pernyataan para guru besar dan sivitas akademika sejumlah universitas tersebut merupakan bagian demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

Kendati demikian, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Jokowi hanya menyampaikan respons normatif saat mengutarakan pernyataan tersebut.

Jika Presiden menganggap sikap para sivitas akademika tidak substansial, maka ia akan menganggap itu sebagai angin lalu.

Sebaliknya, jika kritik dan petisi yang dilayangkan dianggap penting, Jokowi seharusnya mengambil sikap nyata untuk memperbaiki.

"Kalau menganggap ajakan-ajakan dan suara dari profesor-profesor itu penting, ya harus sejalan, jangan ada upaya-upaya yang memang menabrak jalur-jalur demokrasi," kata Adi, Sabtu (3/2/2024).

Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Simak Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara

Sikap guru besar tanda kedaruratan

Menurut Adi, pernyataan sikap sivitas akademika merupakan penebalan dari kritik yang telah lebih dulu disampaikan masyarakat sipil, mahasiswa, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengenai kondisi demokrasi di Tanah Air.

Hanya saja, para guru besar memiliki pemahaman dan informasi politik di atas rata-rata, serta kedalaman pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau sudah guru besar yang bicara, ini ada level kedaruratan, ada darurat yang cukup serius yang mestinya harus disikapi," kata dia.

Adi pun tak memungkiri pernyataan sikap dari sivitas akademika rawan dianggap politis.

Bahkan, ada yang menuding gerakan ini menggembosi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu.

Namun, Adi menekankan, sikap para guru besar berlandaskan pada gerakan politik moral, bukan pada kekuasaan politik partisan.

"Politik kebangsaan politik moralitas, bukan politik partisan. Toh yang dikritik Presiden, tidak pernah mengkritik paslon tertentu," tuturnya.

Lagi pula, lanjut Adi, para guru besar menyampaikan kritik guna menjaga demokrasi bangsa, seperti imbauan netralitas presiden, aparatur pemerintah, hingga TNI dan Polri.

Sikap kritis para sivitas akademika tersebut, menurutnya, bukan ditujukan kepada capres-cawapres tertentu.

"Jangan ada pihak-pihak tertentu yang seakan-akan merasa terzalimi, playing victim, apalagi baper ketika ada kelompok kampus mengkritik pemerintah. Tidak ada urusannya dengan capres," tandasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved