Pemilu 2024
Deretan Kampus yang Kritik Sikap Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024, di Jawa Timur Mana Saja?
Sejumlah kampus menyerukan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas sikapnya dalam Pemilu 2024.
TRIBUNJATIM.COM - Sejumlah kampus menyerukan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas sikapnya dalam Pemilu 2024.
Ini bermula dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang menyampaikan Petisi Bulaksumur pada 31 Januari 2024.
Pada, Jumat (2/2/2024), sivitas akademika UGM melalui Petisi Bulaksumur menuntut agar Presiden Jokowi kembali ke koridor demokrasi.
Sehari berikutnya, 1 Februari 2024, akademisi kampus Universitas Islam Indonesia (UII) mengeluarkan pernyataan sikap "Indonesia Darurat Kenegarawanan".
Melalui pernyataan tersebut, sivitas akademika UII mengaku prihatin terhadap sikap Jokowi yang memperburuk situasi demokrasi Indonesia.
Rasa keprihatinan serupa diungkapkan oleh sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) yang menyampaikan deklarasi kebangsaan di Rotunda, UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024).
Deklarasi kebangsaan yang dibacakan oleh Ketua Dewan Guru Besar UI, Prof Harkristuti Harkrisnowo itu berisi tentang kritik mengenai situasi demokrasi Indonesia saat ini.
Kritik dan petisi pun merambat ke puluhan kampus di seluruh Indonesia hanya dalam beberapa hari terakhir.
Baca juga: Dulu Sebut Presiden Boleh Kampanye, Kini Jokowi Akui Tak akan Berkampanye: Yang Bilang Siapa
Lantas, mana saja kampus yang menyerukan kritik ke Jokowi?
Kampus yang kritik Jokowi
Berikut daftar kampus yang menyatakan sikap kritik terhadap Presiden Jokowi hingga Selasa (6/2/2024), dikutip dari Kompas.com.
1. UGM Yogyakarta pada 31 Januari 2024
2. UII Yogyakarta pada 1 Februari 2024
3. Universitas Khairun Ternate pada 1 Februari 2024
4. Universitas Andalas (Unand) Padang pada 2 Februari 2024
5. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta pada 2 Februari 2024
6. Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada 2 Februari 2024
7. Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada 2 Februari 2024
8. Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada 2 Februari 2024
9. UI Depok pada 2 Februari 2024
10. Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung (Unmuh Babel) 2 Februari 2024
11. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada 3 Februari 2024
12. Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung pada 3 Februari 2024
13. Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia pada 3 Februari 2024
14. Universitas Islam Malang (Unisma) pada 3 Februari 2024
15. IPB University Bogor pada 3 Februari 2024
16. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada 5 Februari 2024
17. Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta pada 5 Februari 2024
18. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung pada 5 Februari 2024
19. Universitas Airlangga (Unair) Surabaya pada 5 Februari 2024
20. Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta pada 5 Februari 2024
21. Universitas Sumatera Utara (USU) Medan pada 5 Februari 2024
22. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) pada 5 Februari 2024
23. Universitas Janabadra Yogyakarta pada 5 Februari 2024
24. Universitas Brawijaya (UB) Malang pada 5 Februari 2024
25. Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Jakarta pada 5 Februari 2024
26. Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ pada 5 Februari 2024
27. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada 5 Februari 2024
28. Universitas Negeri Surabaya (Unesa) pada 5 Februari 2024
29. Universitas Malikussaleh (Unimal) Aceh pada 5 Februari 2024
30. Universitas Negeri Malang (UM) pada 5 Februari 2024
Tanggapan santai Jokowi
Dilansir dari Kompas.com, Minggu (4/2/2024), desakan agar Jokowi menjadi penyelenggara negara yang mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 dengan jujur dan adil, hanya ditanggapi santai.
Jokowi mengatakan, pernyataan para guru besar dan sivitas akademika sejumlah universitas tersebut merupakan bagian demokrasi.
"Ya itu hak demokrasi. Setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan," ujar Jokowi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).
Kendati demikian, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai, Jokowi hanya menyampaikan respons normatif saat mengutarakan pernyataan tersebut.
Jika Presiden menganggap sikap para sivitas akademika tidak substansial, maka ia akan menganggap itu sebagai angin lalu.
Sebaliknya, jika kritik dan petisi yang dilayangkan dianggap penting, Jokowi seharusnya mengambil sikap nyata untuk memperbaiki.
"Kalau menganggap ajakan-ajakan dan suara dari profesor-profesor itu penting, ya harus sejalan, jangan ada upaya-upaya yang memang menabrak jalur-jalur demokrasi," kata Adi, Sabtu (3/2/2024).
Baca juga: Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres 2024, Simak Penjelasan Pakar Hukum Tata Negara
Sikap guru besar tanda kedaruratan
Menurut Adi, pernyataan sikap sivitas akademika merupakan penebalan dari kritik yang telah lebih dulu disampaikan masyarakat sipil, mahasiswa, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengenai kondisi demokrasi di Tanah Air.
Hanya saja, para guru besar memiliki pemahaman dan informasi politik di atas rata-rata, serta kedalaman pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau sudah guru besar yang bicara, ini ada level kedaruratan, ada darurat yang cukup serius yang mestinya harus disikapi," kata dia.
Adi pun tak memungkiri pernyataan sikap dari sivitas akademika rawan dianggap politis.
Bahkan, ada yang menuding gerakan ini menggembosi pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu.
Namun, Adi menekankan, sikap para guru besar berlandaskan pada gerakan politik moral, bukan pada kekuasaan politik partisan.
"Politik kebangsaan politik moralitas, bukan politik partisan. Toh yang dikritik Presiden, tidak pernah mengkritik paslon tertentu," tuturnya.
Lagi pula, lanjut Adi, para guru besar menyampaikan kritik guna menjaga demokrasi bangsa, seperti imbauan netralitas presiden, aparatur pemerintah, hingga TNI dan Polri.
Sikap kritis para sivitas akademika tersebut, menurutnya, bukan ditujukan kepada capres-cawapres tertentu.
"Jangan ada pihak-pihak tertentu yang seakan-akan merasa terzalimi, playing victim, apalagi baper ketika ada kelompok kampus mengkritik pemerintah. Tidak ada urusannya dengan capres," tandasnya.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com
Joko Widodo
Jokowi
Pemilu 2024
Universitas Gadjah Mada
UGM
kampus yang kritik sikap Jokowi di Pilpres 2024
Tribun Jatim
TribunJatim.com
jatim.tribunnews.com
berita Jatim terkini
| Alasan Nisya Ahmad Dilantik Jadi Anggota DPRD Jabar Padahal Kalah Suara Pemilu 2024, Ini Kata KPU |
|
|---|
| Hadiri Pembekalan Caleg Terpilih dari PDIP se-Jawa Timur, Hasto Kristiyanto Bawa Pesan Megawati |
|
|---|
| Hasil Lengkap Pileg 2024 Pasca Putusan MK, PDIP Raih Suara Terbanyak, Disusul Golkar dan Gerindra |
|
|---|
| Penyebab Lima Caleg DPRD Bojonegoro Terpilih Hasil Pemilu 2024 Terancam Gagal Dilantik |
|
|---|
| Dipecat Partai Usai Terbukti Geser Suara, Mimpi Dodik Jadi Anggota DPRD Kota Madiun Kandas |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jatim/foto/bank/originals/Presiden-Jokowi-minta-agar-masyarakat-tak-bermusuhan-di-Pemilu-2024.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.