Dengan Bantuan Perangkat RW, Bapenda Kota Malang akan Maksimalkan Penagihan Tunggakan Pajak 2023

Bapenda juga memberikan keringangan.

Mereka berencana menghapus PBB bagi warga yang membayar di bawah Rp 30 ribu. Aturan itu baru dilaksanakan pada 2025.

Sebelumnya, menurut hitungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang pada tahun lalu, diperkirakan ada 55 ribu orang yang akan dihapuskan PBB-nya.

Handi mengatakan, penghapusan PBB ini sebenarnya sudah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD) yang disahkan tahun 2023 lalu.

Untuk melaksanakan kebijakan itu, harus ada aturan turunan berupa Perwali.

Oleh karena Perwali belum diteken, belum bisa dilaksanakan pada 2024.

"Karena Perwalnya belum ada, sehingga kami harus tetap terbitkan SPPT kepada warga yang membayar di bawah Rp 30 ribu," tandas Handi.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono mendukung penuh kebijakan penghapusan PBB bagi warga kurang mampu.

Namun dia menekankan, perlu mengikuti aturan yang berlaku, yakni menunggu Perwali disahkan.

"Dengan PBB gratis ini, diharapkan mampu sedikit mengurangi beban masyarakat. Sehingga bisa digunakan untuk kepentingan lain," tutur Trio.

Trio juga meminta penagihan kepada wajib pajak yang menunggak harus dilaksanakan secara maksimal.

Sebab, ini merupakan potensi pendapatan yang belum terealisasi.

Jika pendapatan Rp 28 miliar itu bisa tertagih, Trio mengatakan, akan ada beberapa program yang bisa dilakukan Pemkot Malang.

Nantinya, dana itu akan kembali ke masyarakat.