Pesan Kapolda Jatim pada Buruh Jelang Peringatan May Day 1 Mei 2024: Jaga Keamanan dan Ketertiban

Kemudian, Kepala Staf Kodam (Kasdam) V/Brawijaya, Brigjen TNI Endro Satoto menyatakan, TNI bertugas menjaga kedaulatan Republik Indonesia, khususnya di wilayah Jatim adalah membantu Polda Jatim dalam rangka membantu berkontribusi mendukung program Pemerintah Jatim. 

Apalagi program pemerintah tersebut berkaitan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga Jatim. 

"Ini juga tidak lepas dari peran penting dari serikat pekerja atau serikat buruh di Jatim," katanya, dalam sambutannya. 

Menyambut kegiatan May Day 2024 nantinya. Pihaknya bersiap membantu (backup) Polda Jatim, dalam rangka proses pengamanan kegiatan. 

Agar dapat terjalin sinergitas dan komunikasi yang baik, antara Forkopimda Jatim dan serikat pekerja se-Jatim. 

Oleh karena itu, Endro berharap, pelaksanaan May Day 2024 nanti, dapat berlangsung tertib, aman, dan kondusif. 

Kendati potensi gesekan berskala kecil di lapangan berpotensi terjadi nantinya. Ia juga berharap, gesekan tersebut dapat diselesaikan secara baik dan tenang. 

"Harapan kami ke depan, supaya kegiatan ini dapat dilaksanakan secara baik, tertib, aman dan juga akhirnya situasi bisa kondusif dan baik, walaupun mungkin disela kegiatan itu ada gesekan gesekan kecil, tolong diharapkan dapat selesaikan secara tenang baik dan nyaman. Sehingga kita bisa bekerja sama dengan maksimal,"

Sementara itu, Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi mengatakan, pihaknya berkomitmen perayaan peringatan May Day 2024 di wilayah Jatim, berlangsung kondusif, dengan tetap mengedepankan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). 

"Nanti May Day akan dikerahkan 50 ribu orang, namun yang terpenting sesuai arahan Pak Kapolda bahwa kamtibmas adalah nomor satu," ujar Ahmad Fauzi, saat ditemui awak media seusai forum. 

Disinggung mengenai aspirasi dan isu kesejahteraan buruh yang akan disampaikan kepadamu pihak Forkopimda Jatim. 

Ahmad Fauzi menjelaskan, UU Omnibus Law masih menjadi isu krusial yang akan selalu diaspirasikan kalangan elemen buruh setiap tahunnya. 

"Omnibus law ini masih menyisakan masalah yang penting khususnya UMK yang ada di Indonesia," pungkasnya.