Komisi D Sarankan Perwali Beasiswa Pemuda Tangguh Surabaya Dikaji Ulang, Khusnul: Agar Tepat Sasaran

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya Khusnul Khotimah memberi apresiasi atas pelaksanaan program beasiswa Pemuda Tangguh.

Program pro masyarakat kurang mampu ini telah dirasakan manfaatnya. Namun komisi yang membidangi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat ini perlu mengevaluasi program tersebut.

Komisi D pun menggelar rapat khusus tentang evaluasi penyelenggaraan beasiswa Pemuda Tangguh, Selasa (7/5/2024). Mereka meminta Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 135/2022 terkait beasiswa Pemuda Tangguh dikaji ulang.

"Lebih tepatnya diperkaya agar semua tepat sasaran dan menjangkau lebih luas," kata Khusnul usai rapat.

Dia meminta agar peraturan yang mengatur pemberian beasiswa hingga tata cara pendaftaran itu dilakukan perbaikan.  Sebab, dalam peraturan itu ada poin-poin yang dinilai perlu dikaji ulang.

"Salah satu yang paling mendapat perhatian serius adalah, ternyata penerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) juga bisa menerima program beasiswa Pemuda Tangguh. Ini harus clear," tandas Khusnul.

Baca juga: Komisi D DPRD Surabaya Desak Berlakukan Zonasi Proporsional dalam PPDB 2024

Penerima PIP

Beasiswa Pemuda Tangguh menyasar anak-anak Surabaya yang masuk dalam kategori tidak mampu dan bukan penerima beasiswa lain. Ketika penerima beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) juga diperbolehkan menerima beasiswa ini, Khusnul takut akan muncul asumsi kalau program ini tidak merata di Surabaya.

"Jangan sampai karena diperbolehkan menerima keduanya, maka dirasa itu tidak merata dan tidak adil. Walaupun sebenarnya kami mengharap lebih mengutamakan mereka yang masuk kategori tidak mampu," jelasnya.

Khusnul menyebut bahwa Perwali yang menjadi dasar tim verifikator dalam menyeleksi para pendaftar. Tentunya hal ini berkaitan dengan kategori calon penerima. Siapa saja yang berhak menerima, menurut Khusnul, harus dijelaskan secara detail. Sehingga, dia mendorong perlunya review ulang mengenai aturan ini.

Baca juga: Tips Bagi Mahasiswa Surabaya Lolos Beasiswa Pemuda Tangguh, Ternyata Bukan Sekadar IPK Bagus

"Iya kami mendorong untuk mereview aturan mainnya. Terkait pendidikan ini perlu pasal penjelasan untuk menjadi dasar tim verifikator, siapa saja yang menerima," tambahnya.

Khusnul mencontohkan terkait pamflet pendaftaran beasiswa pemuda tangguh ini. Dalam pamflet itu, menurut dia, keterangannya merujuk pada warga ber-KTP Surabaya saja. Padahal, ketika proses verifikasi, ada pertimbangan kalau pendaftar harus masuk data keluarga miskin atau gakin.

"Telah dibuka pendaftaran beasiswa pemuda tanggung. Di situ hanya menuliskan KTP Surabaya. Artinya, yang mampu juga bisa mendaftar. Padahal ada pertimbangan gakin yang diutamakan. Ini juga saya rasa ada yang tidak match," ungkapnya.

Padahal, Khusnul menyampaikan, warga tidak mampu di Surabaya ini masih banyak yang butuh untuk dilakukan intervensi. Ketika pamflet pendaftarannya berbunyi hanya ber-KTP Surabaya, maka akan menimbulkan asumsi siapapun bisa daftar. "Tinggal goodwill pemerintah aja ini bagaimana," ucapnya.

Baca juga: Nasib Sidoarjo Pasca Bupati Gus Muhdlor Ditahan KPK, Ini Sosok Pengganti yang Disiapkan Pj Gubernur

Lebih jauh, Khusnul menyampaikan usulan ini perlu tindak lanjut cepat dari Pemerintah Kota (Pemkot). Terlebih saat ini sudah masuk tahun ajaran baru. Begitu juga kerjasama pemerintah dengan perguruan tinggi. Sebab, kerjasama dengan perguruan tinggi ini menurut dia dianggap juga masih kurang merata.

"Kami dorong pemkot untuk mengkaji ulang kerjasama dengan perguruan tinggi, utamanya dengan yang swasta. Saran memang harus ditambah untuk PTS. Karena PTN sudah semua, termasuk UTM Madura," pungkas Khusnul.