Update Dugaan Korupsi Perawatan Jalan di Sampang yang Buat Rugi Rp 12 M, Polisi Periksa 10 Saksi

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Sedikitnya sudah ada 10 saksi yang diperiksa penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim atas kasus dugaan korupsi proyek perawatan infrastruktur jalan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sampang, Madura.

Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto mengatakan, para saksi itu, di antaranya saksi dari pihak pelaksana dan Direktur CV yang ditunjuk mengerjakan proyek tersebut.

Termasuk, beberapa di antaranya adalah pihak pejabat Dinas PUPR Kabupaten Sampang.

Skandal dugaan korupsi proyek tersebut, diperkirakan menelan kerugian negara sekitar Rp 12 miliar. 

Perkiraan kerugian negara sebanyak itu, berasal dari adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pengadaan langsung 12 paket pekerjaan rehabilitasi atau pemeliharaan jalan di Kabupaten Sampang Tahun Anggaran 2020, Dana Insentif Daerah (DID II) oleh Dinas PUPR Kabupaten Sampang.

Jumlah saksi yang diperiksa tersebut, berpotensi akan terus bertambah, seiring dengan pengembangan kasus yang terus bergulir. 

"Masih proses penyidikan tahap memeriksa saksi-saksi dan hingga saat ini ada 10 saksi yang diperiksa," ujar mantan Kapolsek Wonokromo Surabaya itu, saat dihubungi TribunJatim.com, Selasa (7/5/2024). 

Kombes Pol Dirmanto juga menambahkan, penyidik terus berupaya melakukan pengumpulan sejumlah bukti yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Bahkan tak menutup kemungkinan, penyidik Unit II Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Jatim, bakal meminta keterangan pihak ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Baca juga: Nasib Sidoarjo Pasca Bupati Gus Muhdlor Ditahan KPK, Ini Sosok Pengganti yang Disiapkan Pj Gubernur

Termasuk, lanjut Kombes Pol Dirmanto, juga berupaya meminta keterangan pihak ahli konstruksi untuk melaksanakan uji termasuk hasil volume pekerjaan.

"Ada kemungkinan nanti penyidik juga akan meminta keterangan saksi ahli dari BPKP terkait jumlah kerugian negara. Untuk perkembangannya nanti akan kita sampaikan, ya," katanya.

Disinggung mengenai adanya informasi bahwa seorang saksi oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, berinisial HM telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut, Dirmanto menegaskan, pihak penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. 

Artinya, belum ada informasi terbaru mengenai status hukum tersangka dari salah satu saksi yang kabarnya sempat beredar. 

"Penyidik masih fokus memeriksa para saksi. Mohon waktu. Nanti akan di-update kembali," pungkasnya.