Pemkot Malang Berencana Percantik Hutan Kota Malabar, Bakal Ada Area Bermain Anak dan Jembatan Kaca

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pemkot Malang berencana mengembangkan ruang terbuka hijau (RTH) yakni Hutan Kota Malabar.

Anggarannya diperkirakan mencapai Rp 8 miliar-Rp 9 miliar.

Pemerintah Kota Malang berencana membuka area bermain anak dan jembatan kaca di Huta Kota Malang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Noer Rahman Wijaya mengatakan, revitalisasi Hutan Kota Malang dimaksudkan agar memiliki daya tarik bagi pengunjung.

Namun, pengembangan ini masih belum bisa dipastikan pelaksanaannya.

Sebab, Pemkot Malang bakal menawarkan revitalisasi ini kepada perusahaan swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR).

"Kalau dana APBD tidak mencukupi, sehingga kami butuh bantuan dari swasta," tuturnya, Rabu (29/5/2024).

Noer Rahman Wijaya menjelaskan, konsep jembatan kaca di taman ini akan menjadi yang pertama di Jawa Timur.

Dengan dibuat mengelilingi kawasan tersebut, pengunjung bisa menikmati beragam jenis pohon yang ada di Hutan Kota Malabar dari atas.

Baca juga: Taman Bunder Gresik Jadi Alternatif Liburan Keluarga, Dilengkapi Fasilitas Air Mancur Menari 

Bahkan, dia mengklaim, jika rencana jembatan kaca itu terlaksana, akan lebih panjang dibanding yang berada di Gunung Bromo.

"Kemudian di dalam hutan kota juga direncanakan tambahan penampilan seni atau musik. Sehingga lebih bervariasi," bebernya.

Di sisi lain, Rahman menyatakan, kemampuan anggaran daerah yang terbatas menjadi salah satu kendala.

Sehingga, langkah yang dilakukan adalah pembenahan taman-taman publik agar semakin ramah anak.

“Tahun ini, tidak banyak anggaran. Untuk pembangunan taman baru belum ada. Kami hanya memiliki dana untuk kegiatan-kegiatan pemeliharaan yang sifatnya swakelola dan pembenahan-pembenahan saja,” jelasnya.

Rahman menjelaskan, sebenarnya hampir semua taman besar di Kota Malang sudah ramah anak.

Beberapa taman bahkan telah menjadi tempat favorit masyarakat.

“Taman Merbabu, Alun-alun Merdeka, Taman Baca Pattimura, Taman Slamet, dan beberapa taman lainnya sudah ramah anak,” ungkapnya.

Skema CSR telah digulirkan Pemkot Malang untuk menutupi kekurangan dana melalui APBD.

Pemerintah Kota Malang belakangan ini menggandeng swasta untuk mengakomodir usulan pembangunan yang datang dari masyarakat.

Langkah ini ditempuh karena ada keterbatasan anggaran.

Informasi dari Balai Kota Malang, ada 2.812 usulan dari masyarakat yang ditawarkan melalui metode Corporate Social Responsibility (CSR).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu mengatakan, total usulan musrenbang tahun 2025 ada 6.768.

Dari jumlah itu, usulan yang diakomodir APBD Kota Malang 2025 sebanyak 3.916.

Sisanya 2.812 belum bisa direalisasikan dengan anggaran pemkot.

Usulan yang belum terakomodir ada lima kategori. Bidang Sosial dan Pengentasan Kemiskinan ada 194 usulan, sarana dan prasarana serta lingkungan hidup ada 2.151 usulan.

Kemudian peningkatan UMKM ada 115 usulan, kesehatan ada 94 usulan, pendidikan dan pengembangan SDM 258 usulan.