Pemkot Malang Komitmen Gunakan APBD untuk Pelayanan Publik, DPRD Minta Tak Muluk-muluk Pasang Target

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Pegawai di Pemkot Malang berkomitmen mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk kepentingan publik.

Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, meminta seluruh perangkat daerah mampu menggunakan anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Dalam rilis resmi Pemkot Malang, Erik Setyo Santoso menyampaikan, saat ini Pemkot Malang tengah dalam pembahasan APBD perubahan Tahun 2024 dan APBD Tahun 2025.

Kegiatan yang telah direncanakan harus berorientasi terhadap kemanfaatan banyak orang.

“Mohon dipetakan kegiatan yang benar memberikan kemanfaatan bagi masyarakat utamanya. Agenda rutin yang tidak secara langsung memberikan layanan masyarakat dihindari, dikurangi, dan ditinggalkan,” tegas Erik, Senin (10/6/2024).

Selain itu, Erik juga meminta perangkat daerah untuk segera memfokuskan kembali anggaran, sehingga tidak ada alokasi anggaran yang tidak memberikan dampak secara langsung. 

“Sehingga tidak ada satu rupiahpun alokasi anggaran yang tidak memberikan dampak pada kemajuan. Tidak hanya di sisi pengeluaran, tapi juga soal pendapatan, keuntungan dan dampak,” terangnya.

Erik juga menekankan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak harus menjadi pedoman dalam jalannya roda pemerintahan.

Ia meminta menuju akhir 2024 dan awal 2025, layanan langsung harus terus membaik.

Baca juga: Gara-gara Zoom, Legislator PAN Walk Out di Sidang Paripurna LPP APBD Jember 2023

"Sehingga indikator kerja masing-masing dapat tercapai,” urainya.

Di tempat terpisah, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengungkapkan, Pemkot Malang perlu memaksimalkan segala hal yang ada.

Ia menyoroti bantuan pangan untuk warga yang terserap hanya 53 persen saja. Menurutnya, hal itu  perlu diperbaiki ke depannya.

"Untuk bantuan rakyat miskin sampai ada Silpa itu yang perlu ditekankan. Kenapa bantuan pangan untuk rakyat miskin justru terserap 53 persen? Ini menjadi perhatian kami bersama," ujarnya.

Berkaca pada pengalaman tahun lalu, Made meminta Pemkot Malang tidak muluk-muluk memasang target.

Pemkot Malang memiliki berbagai perangkat yang bisa memprediksi pendapatan sesuai kemampuan. 

Menurutnya, target yang ditetapkan disesuaikan dengan kemampuan yang ada, sehingga antara pendapatan dan serapan bisa seimbang.

Ia tidak ingin target yang tinggi, tetapi tidak bisa terpenuhi. Di sisi lain berpotensi bisa mengakibatkan gagal bayar oleh Pemkot Malang.

"Kalau kondisi ekonomi, parameternya terukur. Tadi tidak disampaikan alat ukurnya apa. Oleh karena ini persiapan APBD 2025, kalau memang riilnya pendapatan PAD seperti itu, tidak usah dibuat muluk-muluk tinggi dari pada tidak tercapai. Nanti kan kaitannya dengan penyerapan. Kami tidak ingin Kota Malang gagal bayar," kata Made mengingatkan Pemkot Malang.

Kondisi ekonomi, ketaatan wajib pajak, serta hambatan lapangan menjadi penyebab tidak tercapainya terget pendapatan daerah maupun pendapatan asli daerah di Kota Malang pada 2023.

Pada 2023, pendapatan daerah ditarget Rp 2,3 triliun. Terdapat kurang target sebanyak Rp 33 miliar.

Sementara pendapatan asli daerah ditarget sebanyak Rp 1,1 triliun. Pemkot Malang berhasil menggalang Rp 792 miliar yang persentase capaiannya 79,07 persen.