Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Pemilu 2024

Kawal Putusan MK Hasil Sengketa Pemilu 2024, Bawaslu Jember: Tunggu Koordinasi dengan KPU  

Bawaslu Jember masih menunggu pemberitahuan KPU Jember untuk menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa perolehan Suara Pemilu

Penulis: Imam Nawawi | Editor: Sudarma Adi
ISTIMEWA
Komisioner Bawaslu Jember Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Ummul Mu'minat saat di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis (13/6/2024) 

Selain dua parpol tersebut. Kata Ummul, PPP sebenarnya juga mengajukan permohonan ke MK dengan nomor perkara 112. Tetapi ditolak oleh hakim mahkamah.

"MK menyatakan permohonan pemohon tidak diterima. Pertimbangan hakim dan mahkamah menilai permohonan pemohon dalam kategori kabur (obscuur libel)," ulasnya.

Sebatas informasi, MK menerbitkan Amar putusan hasil sengketa Pemilu 2024 Kabupaten Jember pada 10 Juni 2024 dengan Nomor 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dan putusan nomor 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

Komisioner KPU Jember Divisi Hukum dan Pengawasan Dessi Anggraeni menambahkan, MK hanya memberi waktu 15 hari untuk melakukan amar putusan hasil sengketa Pemilu 2024.

"Jabatan kami habis pada 13 Juni 2024 sehingga kemungkinan tindak lanjut putusan MK akan dilakukan anggota KPU Jember yang baru," ucapnya.

Meski demikian, Dessi memastikan bahwa KPU pasti melakukan rekapitulasi ulang. Sebab putusan MK itu bersifat final dan mengikat pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024.

Sumber: Tribun Jatim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved