Pemkot Surabaya Gelontor Rp 6 Miliar untuk Sewa Mobil Listrik Kendaraan Dinas Selama Lima Tahun

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemkot Surabaya segera melakukan konversi kendaraan dinas dari BBM menjadi listrik.

Menggunakan sistem sewa, total anggaran yang disiapkan mencapai Rp 6 miliar.

Program konversi kendaraan listrik ini untuk mendukung kelestarian lingkungan di Kota Surabaya.

Menjadi bagian dari program pemerintah pusat, ini juga memberikan contoh kepada masyarakat mewujudkan komitmen pemerintah untuk bertransisi energi mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 melalui penggunaan kendaraan listrik.

Rencananya, Pemkot Surabaya akan menyiapkan 70 unit mobil listrik.

Masing-masing kendaraan akan digunakan Wali Kota bersama Wakil Wali Kota Surabaya, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), dan camat.

Melalui sistem sewa, penggunaan kendaraan ini akan berlangsung untuk lima tahun ke depan.

"Dalam waktu lima tahun itu, kita hitung, mengeluarkan untuk apa saja," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi di Surabaya, Kamis (20/6/2024).

"Contohnya perawatan. Sebab, mobil baru ini kan semakin lama akan semakin turun nilainya. Nah, nanti kita hitung dalam waktu lima tahun itu lebih untung atau rugi? Kita efisienkan saja," tandas pria yang akrab disapa Cak Eri itu.

Mencapai Rp 6 miliar untuk lima tahun, biaya tersebut jauh lebih murah menurutnya dibandingkan beli baru.

Baca juga: Mobil Listrik Wuling BinguoEV Siap Mengaspal di Surabaya, Hadirkan 2 Varian, Begini Tampangnya

"Kalau beli mobil terus kita lakukan perawatan sendiri, itu lebih mahal,” kata mantan aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Surabaya ini.

"Saat ini, kami masih melihat (harga) sewanya berapa. Itu kalau nanti insyaallah lebih murah atau sama, saya akan pakai mobil listrik nanti. Jadi mobil dinas kita ganti semuanya,” ungkap Cak Eri.

Sarana untuk mendukung kendaraan listrik juga disiapkan. Di antaranya dengan menyiapkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) bekerja sama dengan PLN di beberapa titik sekaligus.

“Nanti ada di balai kota, dan tempat-tempat tertentu yang sudah kita kerjasamakan dengan PLN. Kemarin sudah saya usulkan titik-titiknya,” ujar Cak Eri.

Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan dalam waktu dekat akan menyiapkan kendaraan tersebut.

Ketentuan ini mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 2022.

Aturan ini berisi tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai sebagai Kendaraan Dinas Operasional atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Dalam Inpres tersebut, pengadaan mobil dapat dilakukan dengan tiga cara, yakni pembelian, sewa, dan konversi," kata Pelaksana harian (Plh) Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Administrasi Pembangunan, Syamsul Hariadi.

Selain mobil dinas, konversi juga dilakukan terhadap motor dinas.

"Konversi itu, sementara ini sepeda motor, jadi beberapa sepeda motor kita yang lama itu dikonversi menjadi sepeda motor listrik,” kata Syamsul.

"Kita koordinasikan juga untuk kelengkapannya, seperti tempat charger-nya, karena di kantor-kantor juga harus tersedia. Paling tidak, nanti akan kami minta untuk menyediakan di beberapa titik vendor sewanya ini, kalau nanti jadi sewa, tapi kita jajaki dulu harganya,” jelas Syamsul.

Tiap bulannya, harga sewa akan mencapai belasan juta rupiah.

"Kalau Innova kan harganya sekitar Rp 15-Rp16 juta per bulan. Nah ini (kendaraan listrik) harusnya bisa di bawah itu, kita nego," katanya.

Pengadaan motor akan menggunakan cara lelang atau katalog lokal.

Pihaknya belum bisa menjelaskan secara detail jenis dan merek kendaraan listrik yang akan digunakan.

“Yang murah. Mungkin sekelas Avanza. Nanti kan kami juga test drive dahulu ya, kalau sudah ada gambaran harga kita test drive, biar nggak gelo (kecewa) nanti ketika memakainya,” kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya ini.