RUU Polri, Polisi Bisa Menyadap dan Operasi Siber, Pakar Hukum Untag Pemerintah Berhati-hati

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Tony Hermawan

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Isu polisi akan bisa melakukan penyadapan dan operasi siber belakangan menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.

Sebab institusi yang kini dipimpin Jenderal Pol Listyo Sigit Purnomo itu, diam-diam ingin menambah legacy baru.

Kendati senyap, RUU Polri itu sudah disahkan menjadi RUU Insiatif DPR.

Dan kabarnya sudah draft RUU tersebut sudah mendarat di meja istana negara.

Pakar Hukum Universitas 17 Agustus (Untag), Frans Simangunsong, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengkaji draf revisi Undang-Undang Polri.

Baca juga: 22 Personel TNI dan Polri Bersih-bersih Rumah Ibadah di Magetan, Tumbuhkan Rasa Persatuan

Sebab bila ia amati bila RUU Polri diteken pemerintah bukan tidak mungkin lembaga Korps Bhayangkara tersebut bukan menjadi lembaga yang memiliki kekuatan sangat besar.

"Saya melihat Kepolisian ini ingin menjadi seperti Komisi Pemberantas Korupsi (KPK)," ujarnya.

Praduga Frans tidak lepas dari poin-poin dalam draf RUU Polri. Polisi bisa melakukan operasi siber dan penyadapan di luar proses penegakan hukum.

Seperti yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1). Polisi ingin bisa melakukan penyadapan. Tujuannya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. 

Lalu, pada Pasal 16 Ayat (1) huruf q. Dalam ayat itu, Polri ingin memiliki wewenang melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri. Pengawasan ruang siber juga diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf q.

Dalam ayat itu, Polri mempunyai kewenangan melakukan penindakan, pemblokiran atau pemutusan, dan upaya perlambatan akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri. 

"Saya tidak menemukan urgensinya Polri merancang RUU tersebut. Tetapi  kalau memang demi kepentingan atau tujuan kelompok tertentu ya tentunya harus dikaji ulang dong," ujarnya.

Menurutnya, apabila suatu lembaga diberi wewenang besar maka potensi penyimpangan juga bisa sangat besar. Selama ini polisi ketika melakukan penyadapan benar-benar diawasi.

Kasus harus sudah masuk tahap penyidikan. Polisi pun harus meminta izin pengadilan di mana tempat kejadian kasus sedang diselidiki.

"Nah, ini siapa yang bisa melakukan penyadapan atau tugas operasi siber. Apakah melihat dari faktor kepangkatan?, atau bagaimana. Bisa saja polisi yang baru tamat pendidikan diberi tugas tersebut. Kalau terjadi penyalahgunaan lalu siapa yang akan bertanggung jawab?," ucap Frans.

Baca juga: Sosok Polwan Polres Tuban Ditugaskan Kapolri dalam Misi Perdamaian di Afrika Selatan

Dosen asal Batak tersebut juga menyoroti Pasal 30 UU Polri. Ada desas-desus Kepolisian juga ingin mengganti aturan yang ada di pasal tersebut.

Jika sebelumnya masa pensiun polisi ialah usia 58 tahun, dengan pengecualian bagi anggota yang memiliki keahlian khusus sampai usia 60 tahun.

Namun, batas usia pensiun diusulkan menjadi 60 tahun untuk semua anggota Polri, dan 65 tahun untuk pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pejabat fungsional yang memiliki keahlian khusus bisa berkarir hingga usia 62 tahun. "Bayangkan kalau semua itu disetujui. Polisi menjadi lembaga yang sangat kuat. Ditambah lagi, segala urusan bisa ditangani polisi," ucapnya.

Ia berharap DPR RI melibatkan elemen masyarakat untuk menggodok RUU Polri. Lembaga-lembaga pengawas ikut memperhatikan isu tersebut.

Dalam hal ini Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Sebab lembaga tersebut bisa ikut menentukan arah kebijakan Polri.