1.000 Anggota DPR Kecanduan Judi Online, Satu Orang Transaksi Hingga Rp 25 Miliar: Datanya ada

TRIBUNJATIM.COM - Judi online ternyata juga merambah hingga ke kalangan anggota dewan dari DPR RI hingga DPRD.

Bahkan total ada 1.000 anggota dewan yang bermain judi online.

Hal tersebut diungkap oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

PPATK juga mengklaim jika mereka memiliki datanya.

Baca juga: Reaksi Kapolda Terkait Jawa Timur Berada di Urutan Nomor 4 Pengguna Judi Online

Hal ini disampaikan oleh Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana saat rapat kerja (raker) bersama dengan Komisi III di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (26/6/2024).

Bahkan, Ivan menyebut memiliki identitas dari legislator yang bermain judi online.

Dia mengungkapkan total ada 1.000 anggota legislator di DPR dan DPRD bermain judi online.

"Terkait dengan pertanyaaan apakah, profesi ini, kita bicara profesi ya, seperti Bapak Habiburokhman tadi, apakah ada legislatif di pusat dan daerah, ya kita menemukan itu lebih dari seribu orang. Datanya ada," kata Ivan dikutip dari YouTube Parlemen TV.

Ivan juga mengatakan total ada 63.000 transaksi yang dilakukan anggota dewan untuk bermain judi online.

Dari puluhan ribu transaksi tersebut, dia menyebutkan total deposit mencapai Rp 25 miliar per satu orang anggota dewan.

"Transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka tu. Dan angkanya bisa saya sampaikan? Angka rupiahnya hampir Rp 25 miliar di masing-masing."

"Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai miliaran sampai ada satu orang sekian miliar. Agregat secara keseluruhan. Itu deposit, deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar," beber Ivan.

Pasca pemaparan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman meminta Ivan untuk melaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait anggota yang terlibat judi online.

"Saya anggota MKD juga kebetulan, kita minta tolong dikasih aja ke MKD biar kita bisa lakukan penyikapannya seperti apa nanti," ujar Habiburokhman.

Merespons itu, Ivan menyatakan bahwa PPATK akan mengirim surat kepada DPR mengenai anggota yang terlibat.