Kualitas Pelayanan Publik di Kota Malang Harus Ditingkatkan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - DPRD Kota Malang mendorong Pemkot Malang terus meningkatkan pelayanan publik.

Semua fraksi di DPRD Kota Malang mengingatkan poin pelayanan publik ini, saat berbicara di paripurna pengesahan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, Senin (24/6/2024).

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, permintaan untuk meningkatkan layanan publik dari semua fraksi karena DPRD menganggap Pemkot Malang mampu memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan.

Terlebih, arah layanan publik ke depan menuju digitalisasi.

I Made Riandiana Kartika mengapresiasi tujuan tersebut, karena bisa memberikan efisiensi terhadap layanan publik.

Selain itu, bisa mengurangi potensi kebocoroan ataupun permainan di luar sistem.

I Made Riandiana Kartika mencontohkan layanan digital di kawasan parkir halaman Stadion Gajayana Malang.

Setelah sistem parkir di kawasan itu diubah dari manual menjadi digital, pendapatan menjadi naik beberapa kali lipat.

Titik-titik lainnya juga mengalami hal serupa, seperti di MCC dan Pasar Madyopuro.

"Banyak masukan dari fraksi yang mengarah ke pengembangan kinerja. Sehingga ada catatan penting terkait Kota Malang ke depannya," ujar Made.

Layanan di bidang kesehatan dan pendidikan menjadi sorotan paling banyak.

Baca juga: Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2023, DPRD Kota Malang Soroti Silpa

Made mengungkapkan saat ini RSUD Kota Malang masuk Kelas D.

Made mendesak agar layanan dan kualitas sumber daya manusia di RSUD ditingkatkan.

Ada sejumlah tantangan untuk menambah sumber daya manusia (SDM) yang ada di RSUD Kota Malang.

Berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan-RB, pemerintah daerah dilarang merekrut tenaga baru.

Hal itu berdampak pada kurangnya SDM di RSUD Kota Malang.

"Kami telah bertemu dengan direktur RSUD. Mereka selalu minta tambahan SDM tetapi terkendala. Di satu sisi ada surat edaran Kemendagri, bahkan dari Menpan-RB yang menjelaskan tidak boleh ada rekrutmen untuk honorer sebagai tambahan. Padahal kami butuh tambahan," katanya.

Upaya untuk menutupi kekurangan itu terkandala larangan belanja jasa bersumber APBD yang tidak boleh lebih dari 30 persen pagu anggaran.

Kenyataannya sekarang, belanja jasa sampai 40 persen pun belum bisa memenuhi kebutuhan yang ada di sektor kesehatan.

"Realitas di lapangan sangat membutuhkan. Kalau ini kami tekan, katakanlah ideal 30 persen, maka akan banyak tenaga yang tidak bisa kami ambil. Maka dari itu, khusus RSUD ada diskresi, bagaimana Pemkot Malang menyampaikan ke Menpan-RB agar RSUD Kota Malang itu naik kelas dan setingkat dengan RS swasta yang ada. Kalau di sisi anggaran, sebetulnya kami mampu," katanya.

DPRD juga menyoroti pendidikan di Kota Malang.

Setiap tahun, banyak guru yang pensiun sehingga pemkot butuh tenaga baru untuk mengajar.

Namun, regulasi saat ini masih belum memungkinkan dilakukan rekrutmen dalam jumlah yang besar untuk guru.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat mengatakan, Pemkot Malang telah mengajukan kebutuhan sumber daya manusia ke pemerintah pusat.

Wahyu menegaskan penentu kuota berada di pemerintah pusat. Pemkot Malang hanya bisa mengusulkan kuota yang dibutuhkan.

"Kami sudah mengajukan kebutuhan SDM di kesehatan, tapi kuotanya di pusat. Kadang kala tidak tercukupi dengan kondisi saat ini," ujar Wahyu.

Berdasarkan data di BPS Kota Malang, tenaga medis di Kota Malang pada 2023 sebanyak 89 orang. Tenaga medis di RS sebanyak 1.619 sementara tenaga keperawatan di puskesmas sebanyak 99 orang.

Tenaga keperawatan di RS ada sebanyak 3.362 orang. Tenaga kebidanan di puskesmas ada sebanyak 165 orang, sedangkan di tingkat RS ada sebanyak 579 orang.

Tenaga kesehatan lainnya di puskesmas sebanyak 225 orang, sedangkan di RS ada 1.053 orang.

Wahyu telah mengunjungi langsung Dinas Kesehatan serta melihat bagaimana sumber daya di sana bekerja pada awal tahun ini.

Dalam kunjungan itu, Wahyu mengatakan bisa mengetahui secara langsung kondisi di lapangan, mulai dari kondisi SDM, lalu bagaimana pelaksanaan program di 2023.

"Sebelumnya kan kami tahunya hanya berupa data-data. Setelah dicek di lapangan, memang sesuai," ujar Wahyu.

Dengan kondisi yang ada, Pemkot Malang berkomitmen pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Malang berjalan dengan baik.

Menurut Wahyu, kesehatan masyarakat sangat penting karena memengaruhi gerak perkembangan kota.

"Saya ingin melihat secara langsung karena kesehatan merupakan hal yang menjadi kebutuhan dasar warga dan ada standarisasi yang juga terkait dengan mandatory spending yang memang harus kita sediakan. Pertanggungjawaban terkait mandatory spending ini harus jelas," ungkapnya. (adv)